Wapres Minta Pemetaan Masalah dan Basis Data Jadi Dasar Pembuatan Kebijakan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemetaan masalah dan basis data dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan setiap pemerintah daerah.

Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama di masa pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan, dan akses data dalam respons cepat pemerintah dan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis," kata Ma'ruf di acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Wapres: Kewenangan Daerah Pegang Kunci Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan

Menurut Ma'ruf, proses digitalisasi di seluruh aspek layanan pemerintahan dan pembangunan juga akan membantu keefektifan dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut.

Terlebih, kata dia, dengan adanya kerangka pemerintahan yang terbuka (open goverment) di tingkat daerah maka hal tersebut akan semakin relevan.

Selain itu, efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah juga dinilainya perlu mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan.

Terutama, yang semula berorientasi pada rutinitas menjadi berbasis inovasi dengan memanfaatkan modal budaya, sumber daya manusia (SDM) unggul, sumber daya alam (SDA), teknologi informasi, dan nilai-nilai lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Baca juga: Wapres Sampaikan Dukacita Gugurnya 53 Prajurit TNI AL Awak Kapal KRI Nanggala-402

"Kemudian pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan yang kolaboratif baik antar daerah, antar pusat dengan daerah, antar pemerintah dengan swasta, dan kapitalisasi modal sosial secara gotong royong menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf juga meminta agar penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.

Ini termasuk adanya perbaikan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan korektif.

Baca juga: Wapres: Mari Berdoa untuk Keselamatan Seluruh Awak KRI Nanggala-402

Tidak terkecuali pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh di setiap organisasi perangkat daerah.

"Organisasi daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu ditinjau agar lebih sederhana, lentur, inovatif, efektif dan efisien untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen secara profesional, transparan dan akuntabel," ucap dia.