Istana: Pemerintah Serahkan RUU Ibu Kota Negara Baru ke DPR Usai Reses

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih terus berlanjut.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan menyerahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota baru ke DPR.

"RUU IKN (ibu kota negara) ini sudah ada upaya untuk menyerahkan kepada DPR setelah DPR ini mengakhiri masa resesnya," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Adapun masa reses dalam masa sidang IV DPR Tahun Sidang 2020-2021 berlangsung selama 10 April hingga 5 Mei 2021.

Fadjroel berharap, setelah RUU ibu kota baru diserahkan pemerintah ke DPR, pembahasannya dapat dilakukan dengan cepat sehingga undang-undang segera dihasilkan.

Baca juga: Istana: Proyek Ibu Kota Negara Baru Jadi Strategi Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi

"Pemerintah berharap bahwa RUU IKN ini setelah diserahkan nanti kepada DPR bisa segera ditindaklanjuti dan tentu pemerintah berharap secepat mungkin RUU IKN itu bisa diselesaikan menjadi UU ibu kota negara," ujarnya.

Bersamaan dengan pembahasan RUU IKN, kata Fadjroel, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang badan otorita ibu kota negara baru.

Sejauh ini proyek pembangunan ibu kota negara belum memiki badan otorita khusus. Sehingga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bertindak untuk mengkoordinir kelompok-kelompok kerja yang berkaitan dengan proyek ini.

Ditargetkan, groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara baru dapat dilakukan di tahun ini.

"Dan Insya Allah seperti yang dikatakan Pak Suharso (Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa) mudah-mudahan bisa terjadi 17 Agustus 2024 nanti sudah ada upacara HUT kemerdekaan di Penajam Paser Utara," kata Fadjroel.

Fadjroel menambahkan, proyek pembangunan ibu kota negara dijadikan sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, pengerjaannya terus berlanjut sekalipun dalam masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Diharapkan, pada tahun pertamanya proyek pembangunan ini dapat menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja.

Bahkan, menurut perkiraan Bappenas, proyek ini akan menyerap hampir 5 juta tenaga kerja hingga tahun 2045.

"Jadi segera dengan IKN masuk, investasi masuk, cipta lapangan kerja terjadi, dan itu bisa jadi salah satu simpul mengatasi ekonomi indonesia yang sedikit merosot di masa pandemi Covid," kata Fadjroel.