Kepala BNPB Minta Warga Rentan Tertular Covid-19 Diprioritaskan dalam Penanganan Bencana NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta ibu hamil, ibu menyusui dan warga disabilitas diprioritaskan dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Doni mengatakan kelompok warga tersebut masuk dalam ketegori masyarakat rentan tertular Covid-19.

"Kepala daerah saya minta untuk memprioritaskan kelompok rentan tertular Covid-19, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia dan warga disabilitas," sebut Doni dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Jokowi: Relokasi Warga Terdampak Bencana NTT Dilakukan Secepat-cepatnya

Hingga saat ini, Doni menyebut penanganan bencana angin kencang, banjir bandang dan tanah longsor akibat siklon tropis seroja di NTT berjalan dengan optimal.

Pencarian orang hilang yang diduga tertimbun longsoran tanah di sejumlah wilayah dilakukan dengan mengerahkan SAR dog dan anjing pelacak dari Polri.

Doni menyebutkan SAR dog dan anjing pelacak akan ditempatkan di Kupang, Adonara, Lembata dan wilayah Alor.

"Sar dog efektif untuk menyasar jenazah yang tertimbun," kata Doni.

Selain itu BNPB juga sudah mengirimkan sejumlah logistik melalui helikopter ke berbagai wilayah di NTT yang membutuhkan.

Dapur lapangan atau dapur umum juga sudah didirikan di sejumlah wilayah terdampak.

Sebagai informasi berdasarkan data BNPB, Kamis (8/4/2021) sebanyak 163 orang dinyatakan meninggal dunia dan 45 orang hilang akibat bencana yang mendera sejumlah wilayah di NTT.

Baca juga: Jokowi ke Korban Bencana NTT: Hati-hati Protokol Kesehatan, Semua Pakai Masker

Wilayah paling terdampak akibat siklon tropis seroja adalah Lembata, Adonara dan Alor.

Dalam kunjungannya hari ini Presiden Joko Widodo memastikan jumlah logistik untuk membantu para korban cukup.

"Untuk pengungsian juga sudah dipastikan logistiknya cukup. Hanya tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal. Saya terima (masukannya)," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Negara, Jumat.