Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pernikahan Atta-Aurel, KPI Mengaku Baru Tahu Presiden Jokowi Akan Datang Sehari Sebelum Acara

Kompas.com - 06/04/2021, 15:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya baru mengetahui kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pernikahan Youtuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah, Sabtu (3/4/2021), atau satu hari sebelum pernikahan berlangsung.

Mulyo bercerita, pihak Istana saat itu mengajak serta KPI untuk rapat bersama terkait pernikahan Atta-Aurel.

"Kami baru tahu bahwa Presiden akan datang itu, satu hari sebelum pernikahan atau hari Jumat. Kalau tidak salah, sehari sebelum acara itu kami baru diberi tahu," kata Mulyo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Tak Beri Sanksi Tayangan Pernikahan Atta-Aurel, KPI: Bukan karena Pak Jokowi Hadir

Dalam rapat tersebut, kata Mulyo, pihak Istana bertanya kepada Ketua KPI Agung Suprio apakah ada pesan yang ingin disampaikan terkait pernikahan Atta-Aurel.

Mulyo mengatakan, KPI pun menginginkan agar pernikahan tersebut mematuhi beberapa catatan yang diberikan dalam rapat pleno, salah satunya menyisipkan nilai budaya dalam proses pernikahan.

"Waktu itu ketua kami ditanya, ada pesan apa dari KPI yang kemudian harus diperhatikan oleh pihak RCTI," ujar dia. 

Terkait tetap disiarkannya pernikahan Atta-Aurel, kata Mulyo, hal itu dikarenakan hasil keputusan dalam rapat pleno KPI.

Rapat pleno KPI itu diputuskan tidak ada sanksi terkait pertunangan Atta-Aurel. Oleh karena itu, KPI memutuskan untuk memungkinkan proses pernikahan Atta-Aurel untuk ditayangkan di televisi.

Baca juga: Sudah Ditegur, Akad Nikah Atta Aurel Tetap Tayang? Ini Kata KPI

Prosesi pernikahan Atta-Aurel tetap disiarkan tanpa sanksi karena pihak RCTI selaku televisi penyelenggara sudah diberikan peringatan keras agar dapat menyisipkan nilai edukasi dalam tayangan itu.

"Jadi ada Presiden atau tidak ada, kami sangat ingin acara itu memasukkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat," ucap dia. 

Ia juga menegaskan bahwa keputusan dalam rapat pleno juga diambil secara tajam sehingga KPI tetap mengizinkan penyiaran tayangan pernikahan Atta-Aurel di televisi.

"Rapat pleno sendiri kan sangat tajam. Untuk memberi sanksi dan tidak. Kemudian diberi keputusan tidak memberi sanksi dengan catatan, pihak RCTI mau memperhatikan beberapa hal, salah satunya memberikan muatan edukasi, pembelajaran budaya," ujar Mulyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana menghadiri acara akad nikah YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/4/2021).

Dikutip dari rilis resmi Sekretariat Presiden, Presiden hadir sebagai saksi nikah dari pihak mempelai pria dalam akad nikah itu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir bertindak sebagai saksi nikah dari pihak mempelai wanita.

Baca juga: Buntut Penayangan Acara Lamaran Atta-Aurel, KPI Beri RCTI Peringatan Keras

Kedatangan Presiden Jokowi di pernikahan Atta-Aurel itu pun menjadi polemik di masyarakat. Salah satunya beragam komentar kontra yang terlihat di akun Twitter Sekretariat Negara @KemensetnegRI.

Warganet menilai, akun tersebut tidak layak mengunggah foto kehadiran Presiden Jokowi dalam pernikahan Atta-Aurel. Sebab, masyarakat menilai pernikahan itu bukan merupakan acara kenegaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com