Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dimulai Mei, Ini Tahapan Seleksi Sampai Pengumuman Guru PPPK

Kompas.com - 30/03/2021, 09:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, pendaftaran bagi guru honorer untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibuka pada Mei-Juni 2021.

Suharmen menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama panitia kerja (panja) pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN di bawah Komisi X DPR, Senin (29/3/2021).

"Itu pendaftaran nanti akan kita mulai di bulan Mei. Jadi, bulan Mei, bukan April. Kenapa? Karena April ini juga dibuka pendaftaran untuk program pendidikan kedinasan," kata Suharmen dalam rapat yang dipantau secara daring, Senin.

Menurutnya, jika pendaftaran dibuka dalam waktu bersamaan dikhawatirkan data yang ada bisa berbenturan.

Baca juga: Link Pendaftaran CPNS, Sekolah Kedinasan, PPPK, Dimulai April 2021

Oleh karenanya, BKN mengatur tahapan pendaftaran dengan memberi jeda waktu antara sekolah pendidikan kedinasan dan untuk PPPK guru.

Lebih lanjut, untuk proses berikutnya yang harus dilalui guru honorer adalah proses seleksi pada Agustus 2021.

Pelaksanaan seleksi, kata dia, akan dibuka dalam tiga tahap yakni tahap pertama Agustus, kedua Oktober, dan ketiga Desember 2021.

"Kemudian pemberkasan, itu akan dilakukan di sekitar bulan September," ujarnya.

Selesai pemberkasan, lanjut dia, peserta akan langsung diangkat atau ditetapkan nomor induk PPPK.

Ia mengatakan, setelah itu PPPK diminta untuk menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

"Begitu diterbitkan SK pengangkatan oleh PPPK maka mereka langsung berhak untuk menerima gaji PPPK-nya. Jadi itu mekanisme yang dilakukan," tutur dia.

Baca juga: Kemenag Alokasikan Kuota 9.495 Guru PPPK, Ini Sebarannya di 30 Provinsi

Kemudian untuk tahap kedua, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dilakukan pada Oktober dan November setelah seleksi.

Adapun tahap ketiga, pemberkasan dan penetapan NIP akan dilakukan pada Desember dan Januari 2021.

"Jadi ada selang waktu sekitar satu bulan untuk melakukan pemberkasan terhadap seluruh para pelamar yang nanti baru mereka masuk seleksi tahap kedua dan ketiga," jelasnya.

Melansir situs resmi Kemenpan RB, sebanyak 1 juta formasi untuk guru PPPK dan 83.000 formasi untuk pemerintah pusat yang dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru.

Perlu diketahui pula, ada 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang juga dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com