Wapres Minta Jumlah dan Kualitas Faskes Tingkat Pertama Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas dapat ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menjadi keynote speech di webinar Universitas Indonesia (UI) bertema Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (25/3/2021).

"Kita perlu meningkatkan jumlah dan kualitas FKTP atau puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan, baik layanan kesehatan kuratif maupun layanan pemberdayaan kesehatan masyarakat," kata Ma'ruf.

Baca juga: Tambah Faskes untuk Layani Vaksinasi Covid-19 Tahap 2, Dinkes Banyumas Gandeng Klinik Swasta

Ma'ruf mengatakan, Kementerian Kesehatan melalui Laporan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 menyebutkan, jumlah fasilitas kesehatan di 34 provinsi terdiri dari 2.344 rumah sakit (pemerintah dan swasta), 10.134 puskesmas, dan 9.205 klinik kesehatan.

Menurut dia, dalam suatu negara besar yang memiliki sistem jaminan kesehatan nasional berbasis asuransi kesehatan, berfungsinya FKTP secara optimal merupakan suatu keharusan.

"FKTP merupakan titik pertama yang dikunjungi pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Menempatkan fungsi FKTP sebagai gatekeeper atau penjaga gawang di tingkat akar rumput merupakan kunci dalam pengendalian kesehatan masyarakat," kata Ma'ruf.

Dengan demikian, kata dia, biaya kesehatan secara nasional pun akan turun.

Sebab selama ini biaya kesehatan dalam program JKN yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cukup tinggi.

Hal tersebut dikarenakan upaya pengobatan (kuratif) lebih banyak dilakukan daripada pencegahan (preventif dan promotif).

"Keterbatasan jumlah puskesmas seperti saat ini dengan banyaknya pasien yang perlu dilayani, menyebabkan puskesmas lebih fokus kepada pelayanan kuratif dan tidak fokus pada pelayanan promotif dan preventif.

Baca juga: Satgas Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19, Faskes yang Terbatas hingga Data

Menurut Ma'ruf, peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan dapat dilakukan dengan melibatkan klinik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Mereka diharapkan turut menjadi gatekeeper untuk menangani upaya kesehatan perorangan yang bersifat kuratif.

"Diharapkan dengan langkah ini beban puskesmas dalam layanan kuratif dapat dikurangi dan lebih melakukan fungsinya untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif," ucap dia.