Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kompas.com - 25/03/2021, 15:24 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pesantren bukan hanya berguna sebagai benteng agama, tetapi juga sebagai benteng kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya.

“Oleh karena itu, untuk mengawal implementasi Undang-undang (UU) Pesantren berupa peraturan daerah (Perda) adalah tugas yang harus dijalankan dengan baik,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (25/3/2021).

Tugas tersebut, sambung Abdul, juga menjadi peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadikan pesantren di seluruh Nusantara sebagai ujung tombak kemajuan bangsa, baik di bidang agama, ekonomi, sosial bahkan budaya.

Pernyataan itu Abdul atau Gus AMI sampaikan saat menghadiri silaturahmi dengan 200 alim ulama se-Jawa Tengah (Jateng) di Pondok Pesantren (Ponpes) Edi Mancoro, Salatiga, Jateng, Kamis.

Baca juga: Kunjungi Sayyid Seif Alwi, Gus AMI: Agama Tak Boleh Dipisahkan dari Negara

Dalam silaturahmi tersebut, Ketua Umum PKB tersebut menyampaikan, pesantren memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa. Kontribusi ini bahkan telah diwujudkan sejak Indonesia belum merdeka.

“Pesantren adalah subjek masyarakat yang sangat efektif menjadi kekuatan perbaikan. Di samping itu, pesantren juga memiliki jasa dan kiprah dalam perbaikan masyarakat bangsa,” ujar Gus AMI.

Maka dari itu, lanjut dia, pengesahan UU Pesantren pada 2019 dapat menjadi salah satu payung bagi kemajuan pesantren yang sudah berkiprah sangat besar di Indonesia.

Tak lupa, Gus AMI mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jateng dalam menyiapkan langkah-langkah penyusunan Perda Pesantren.

Baca juga: Perda Pesantren Disahkan, Ponpes Tradisional Kini Dapat Bantuan Rutin dari Pemerintah

“Saya berterima kasih kepada DPW PKB Jateng karena sudah menindaklanjuti UU Pesantren yang memerlukan totalitas, soliditas, serta sinergi. Proses penyusunan ini sangatlah monumental,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlory mengaku senang dengan terlaksananya silaturahmi alim ulama se-Jateng.

“Lebih setahun kami menahan kangen untuk silaturahmi dengan para alim ulama. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Yusuf mengatakan, berdasarkan laporannya, kegiatan workshop perda pesantren dihadiri pula Fraksi PKB se-Jateng di Solo.

Menurutnya, acara tersebut merupakan wujud komitmen PKB kepada Kiai dan juga pesantren agar semakin baik.

Baca juga: Program Pesantren Hijau, Dorong Pesantren Jadi Agen Perubahan Iklim lewat PLTS Atap

“Tadi malam, kami seluruh Fraksi PKB se-Jateng berkumpul sekaligus meluncurkan Perda Pesantren. Kami launching gerakan untuk realisasi Perda Pesantren di Jateng,” imbuh Gus Yusuf.

Tanpa Perda Pesantren, sambung dia, UU Pesantren ibarat macan ompong. Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi agar pesantren bisa mendapat perhatian yang layak dari negara.

“Untuk itu PKB mengundang para Kiai untuk memberikan masukan dan juga saran membangun agar Perda Pesantren bisa segera diwujudkan. Perda Pesantren bukan hanya memberikan manfaat pesantren, tetapi juga bagi masyarakat sekitar,” ucapnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Syuriah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Subhan Makmun, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng Muzammil, Pengasuh Ponpes Edi Mancoro Muhammad Hanif, serta Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB se-Jateng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com