Kondisi Makin Mencekam, 96 WNI Tinggalkan Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi Myanmar yang makin mencekam membuat 96 warga negara Indonesia (WNI) memutuskan kembali ke Indonesia.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nuggraha menyebut jumlah tersebut merupakan gelombang yang kedua, setelah sebelumnya 50 WNI sudah terlebih dulu pulang ke Tanah Air.

"Pada Maret saja tercatat 96 WNI yang sudah lapor KBRI (Yangon) akan pulang sampai akhir bulan ini," ucap Judha dikutip dari Antara, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Jokowi Desak Krisis Myanmar Dibahas di Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN

Judha meminta WNI yang merasa lokasi tempat tinggalnya tidak aman untuk segera berpindah ke Sekolah Indonesia Yangon, tempat yang digunakan sebagai lokasi perlindungan sementara para WNI.

Selain itu, Judha juga meminta WNI tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak.

Pihaknya juga terus mendesak agar para WNI yang tidak memiliki kepentingan mendesak mulai mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia.

"Bagi WNI yang tidak memiliki kepentingan mendesak di Myanmar, kami minta untuk mempertimbangkan pulang ke Indonesia," kata Judha.

Baca juga: Presiden Jokowi: Hentikan Kekerasan di Myanmar agar Tak Ada Lagi Korban

Judha mengatakan ada dua penerbangan kembali ke Tanah Air yang bisa digunakan oleh para WNI, yaitu Singapore Airlines dan Myanmar Airlines yang digunakan untuk membantu warga negara asing keluar dari Myanmar.

Judha juga menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk melakukan evakuasi sebab penilaian di lapangan menunjukan tidak ada warga negara asing termasuk WNI yang menjadi sasaran kekerasan selama demonstrasi Myanmar berlangsung.

Berdasarkan data Kemlu RI tercatat 362 WNI yang mayoritas pekerja profesional masih berada di Myanmar hingga saat ini.

Baca juga: Peneliti LIPI: Konflik di Myanmar Jadi Batu Ujian bagi ASEAN

Sebagai informasi suasana semakin mencekam di Myanmar, menyusul pengumuman yang diberikan militer Myanmar pada Selasa (23/3), bahwa sebanyak 164 pengunjuk rasa dan 9 pasukan keamanan tewas dalam demonstrasi yang meluas di negara tersebut.

Adapun konflik politik di Myanmar bermula dari kudeta yang dilakukan kelompok militer pada pemerintahan Suu Kyi.

Kelompok militer mendukung kelompok oposisi yang menilai bahwa pemilu dan kemenangan Suu Kyi dari Partai Kiha Nasional untuk Demokrasi (NLD) penuh kecurangan.

Suu Kyi beserta pejabat NLD saat ini ditahan oleh kelompok militer, dan kekuasaan di Myanmar diserahkan pada panglima tertinggi Min Aung Hlaing.