Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 22 Maret: 2.312.601 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 5.567.280 Dosis Pertama

Kompas.com - 22/03/2021, 22:20 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah masyarakat yang sudah vaksinasi Covid-19 dosis kedua, hingga Senin (22/3/2021), mencapai 2.312.601 orang. Sementara itu, jumlah warga yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 5.567.280 orang.

Adapun masyarakat menerima vaksinasi itu berasal dari berbagai kalangan, seperti tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah kelompok sasaran program vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua.

Data tersebut disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui dokumen yang disiarkan kepada wartawan, Senin sore. Data juga dapat diakses melalui situs kemkes.go.id.

Hingga tahap kedua ini, pemerintah menargetkan 40.349.051 orang menerima vaksin Covid-19. Terdiri atas SDM kesehatan 1.468.764 orang, petugas publik 17.327.169 orang, dan 21.553.118 orang lansia.

Untuk vaksinasi tahap pertama yang menargetkan tenaga kesehatan, cakupannya sudah mencapai 98,71 persen untuk dosis pertama dan 84,77 persen untuk dosis kedua. Sebanyak 1.449.757 tenaga kesehatan sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.255.079 telah disuntik dosis kedua.

Baca juga: UPDATE: Tambah 5.744, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.465.928 Orang

Kemudian untuk vaksinasi tahap kedua yang menargetkan petugas publik, cakupannya mencapai 18,59 persen untuk dosis pertama dan 7,14 persen untuk dosis kedua. Sudah ada 3.221.959 petugas publik yang disuntik vaksin dosis pertama dan 1.237.961 yang disuntik vaksin dosis kedua.

Kemudian, untuk lansia cakupannya mencapai 4,92 persen untuk dosis pertama dan 0,05 persen untuk dosis kedua. Sebanyak 1.011.483 sudah disuntik vaksin dosis pertama dan8.534 sudah disuntuk vaksin dosis kedua.

Secara kumulatif, cakupan vaksinasi baru mencapai 14,21 persen untuk dosis pertama dan 6,18 persen untuk dosis kedua.

Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang 14-28 hari. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com