Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Etika Politik di Indonesia Dinilai Penting, Puan: Jadi Cerminan Proses Kaderisasi Partai

Kompas.com - 22/03/2021, 12:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya etika dalam seluruh aktivitas politik di Tanah Air.

Menurut dia, setiap partai memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas.

"Pemikiran dan perilaku dari para anggota dewan menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia," kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

Hal tersebut disampaikan Puan saat mengisi Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Senin.

Baca juga: Beredar Poster Puan-Moeldoko 2024, PDI-P: Ya Jelas Hoaks

Politikus PDI-P itu menegaskan, setiap kader partai politik seharusnya sudah dibekali dan sudah melalui proses internalisasi etika politik.

Sehingga, kata dia, penerapan etika politik, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan publik.

"Penerapan etika politik oleh setiap anggota dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada DPR," jelasnya.

"Ketika trust itu terbangun, maka Insya Allah citra dan wibawa parlemen turut meningkat di benak masyarakat," sambungnya.

Ia menambahkan, peningkatan citra parlemen tidak dapat terjadi secara otomatis. Untuk itu, Puan mengingatkan pada seluruh anggota dewan untuk mematuhi kode etik yang berisi norma selama bertugas.

Baca juga: Puan Pastikan DPR Segera Tetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Hal tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR RI.

Puan mengungkapkan, penegakan kode etik tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan yang dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kendati demikian, lanjut dia, Mahkamah Kehormatan Dewan perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk dengan partai politik.

"Saya berharap dari seminar hari ini dapat dikuatkan komitmen dan gotong royong kita agar setiap pejabat publik di Indonesia beretika dalam menjalankan tugasnya. Serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa," pungkas Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com