Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Penanganan Covid-19: RI Tak Punya Kemampuan Lockdown Total

Kompas.com - 10/03/2021, 16:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede mengatakan, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah tidak pernah mengambil kebijakan lockdown seperti yang dilakukan negara lain.

Sebab, kata dia, pemerintah menyadari Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan lockdown.

"Kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pelaksanaan lockdown total untuk jangka waktu yang lama, itu bukan pilihan kita," kata Raden dalam diskusi bertajuk " Indonesia Sehat dan Maju" secara virtual, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

"Kenapa seperti itu? Kelompok di bawah kalau mereka tidak bekerja satu hari maka mereka tidak makan, se-simple itu sebetulnya," tuturnya.

Raden mengatakan, pemerintah memilih strategi jalan tengah yaitu, dengan melakukan penyeimbangan antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi kita ambil dengan analogi pedal gas dan rem," ujarnya.

Raden mengatakan, untuk menyeimbangkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Ia mengklaim kebijakan-kebijakan tersebut secara perlahan membuahkan hasil yang baik dalam menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Ekonomi Bisa Jatuh jika Tidak Hati-hati Lakukan Lockdown

"Namun, kita belum puas dengan hasil yang dicapai kita melakukan perbaikan dan penerapan 3T dengan 3 M masih terus dilakukan, prokes masih tetap kita lakukan dengan bantuan dari aparat keamanan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat tetap menjaga dan memperkuat penerapan protokol yang untuk memutus penularan virus corona.

"Masyarakat harus disiplin prokes, kalau untuk disiplin kelihatannya masih kurang," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com