Kompas.com - 10/03/2021, 16:21 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Tribrata, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021). Dok Divisi Humas PolriKapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Tribrata, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) bisa diintervensi apabila itu menyangkut disintegrasi bangsa.

Hal itu ia katakan menanggapi ramainya kontroversi kehadiran polisi virtual (virtual police) yang bertugas memantau aktivitas masyarakat di media sosial.

"Ini menimbulkan pro dan kontra. Ini kan namanya menghalangi kebebasan berekspresi? Polisi ini memang serba salah. Tapi HAM itu bisa dikompromikan terhadap hal-hal yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa, maka kita boleh intervensi," kata Sigit saat menyampaikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Indonesia, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Kapolri: Waspadai Polarisasi, Bisa Jadi Bibit Disintegrasi Bangsa

Virtual police dalam melaksanakan tugasnya akan melayangkan peringatan kepada akun-akun media sosial yang mengunggah konten dengan unsur suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

Sigit mengatakan, kehadiran virtual police untuk memberikan edukasi kepada masyarakat demi menciptakan ruang siber yang damai dan sehat.

"Ini adalah bagian dari tugas kita. Kita berikan pesan bahwa konten berpotensi melanggar minta untuk dihapus atau diturunkan. Dengan begitu ruang siber bisa dikelola dan digunakan dengan baik," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sigit menegaskan, virtual police ini merupakan salah satu bentuk upaya Polri menindaklanjuti instruksi presiden agar lebih selektif dalam menangani perkara dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Dengan virtual police, tidak semua perkara diselesaikan dengan penegakan hukum. Polisi mengedepankan edukasi.

"Sekarang kita ubah pola, kita lebih banyak memberikan edukasi," kata Sigit.

Ia pun mengatakan, tidak ada pembatasan terhadap kritik. Menurut Sigit, kritik tetap diperlukan dan diperbolehkan.

"Kritik tetap tidak ada masalah, kritis harus. Tapi bagaimana itu dikelola sehingga yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bisa dihapus," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Nasional
Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Nasional
Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Nasional
Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Nasional
Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Nasional
Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.