Penjelasan Wamenkes soal Data Covid-19 yang Tak Sinkron antara Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui, data Covid-19 yang dimiliki pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

Menurut Dante, masalah sinkronisasi itu terjadi karena data yang disampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat adalah kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

"Kendalanya adalah ketika pemerintah daerah melaporkan (kasus) maka kasus kejadiannya itu beberapa hari sebelumnya yang dilaporkan ke pusat," kata Dante dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: Tidak Mudah untuk Satukan Data Pusat dan Daerah

Dante menjelaskan, pemerintah daerah melaporkan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari sebelumnya karena kemampuan laboratorium terbatas.

"Karena kemampuan laboratorium yang terbatas untuk melakukan pemeriksaan satu hari," ujarnya.

Kendati demikian, Dante menilai, ketidaksinkronan data Covid-19 masih dalam batas toleransi.

"Kalau ada beda dengan daerah maka masih dalam batas toleransi," ucapnya.

Baca juga: 1,38 Juta Kasus Covid-19 dan Penurunan Angka Pemeriksaan Spesimen

Dante menambahkan, berdasarkan data Covid-19 hingga 7 Maret 2021, rata-rata penambahan kasus Covid-19 di Indonesia adalah 6.433 per hari.

Kemudian, rata-rata pasien yang meninggal akibat Covid-19 mencapai 157 orang per hari.

"Rata-rata jumlah testing per hari 31.850, kemudian rata-rata positivity rate-nya masih di angka 21,98. Ini adalah data kumulatif di tingkat pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, tidak mudah untuk menyatukan data Covid-19 milik pemerintah pusat dan daerah.

Wiku mengatakan, secara akademis, menyinkronkan data dan kinerja antara pusat dengan daerah merupakan hal yang mudah.

Baca juga: Angka Pemeriksaan Spesimen Turun, meski Sudah Sertakan Hasil Swab Antigen

Namun kenyataannya, di Indonesia masih sulit untuk menggabungkan data, terutama data Covid-19.

"Enggak usah bicara data lain-lain, data covid saja untuk jadi satu saja itu luar biasa sulitnya," ujar Wiku dalam diskusi daring bertajuk Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespon Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021).

Perbedaan data pasien Covid-19 yang meninggal dunia antara pusat dan daerah sempat mencuat. Salah satu yang disoroti adalah data kasus kematian akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Pada data Satgas, tercatat total ada 2.197 pasien meninggal di Jawa Tengah.

Namun, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada laman https://corona.jatengprov.go.id/data, tercatat ada 3.459 kasus kematian.

Dengan demikian, terdapat selisih data sebanyak 1.262 antara Satgas dengan pemerintah provinsi.