Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 26/02/2021, 13:05 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Heri Roni menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam penanganan dan pemulihan ekonomi nasional di daerah.

Kolaborasi itu terutama harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil.

"Kementerian Dalam Negeri mendorong berbagai upaya dari sisi kebijakan dan regulasi bagi pemerintah daerah agar menyinkronkan berbagai kebijakan di level pemerintah pusat dalam hal penanganan Pandemi Covid-19," kata Heri dilansir dari laman resmi Kemendagri, Jumat (26/2/2021) .

Baca juga: Wilayah dan Masyarakat Adat Berkontribusi Besar bagi Pemulihan Ekonomi

Heri mengatakan, skema kemitraan multipihak tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat sampai ke skala mikro.

Kemudian, advokasi, edukasi, dan sosialisasi peningkatan disiplin protokol kesehatan di lingkungan kerja, dan masyarakat.

Lalu percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri, pengawasan penggunaan APBD sesuai target dan sasaran.

Serta mendukung kelancaran program vaksinasi Covid-19 hingga ke level masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

"Sehingga penanganan Pandemi Covid-19, yang diikuti dengan pemulihan ekonomi nasional di daerah dapat segera tercapai melalui kolaborasi multi stakeholder tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga mengajak masyarakat berkolaborasi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mengakhiri pandemi.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Perdana di Pasar Tanah Abang dan Harapan Pemulihan Ekonomi

"Karena ini pandemi, kerja kolaborasi itu penting sekali, virologi itu penting, tapi kerja kolaborasi penting sekali," ujar Johnny dalam acara "Rosi: Covid-19 Tembus 1 Juta, Kita Bisa Apa?" Kamis (28/1/2021).

Johnny menuturkan penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan masing-masing pihak.

Karena itu, situasi saat ini diperlukan gotong-royong supaya bisa menciptakan kepercayaan dan optimisme yang tinggi unuk melawan Covid-19.

"Tidak mungkin bisa dilakukan satu komponen saja, ini harus dilakukan bersama, harus dilakukan secara kolaborasi dan harus dibangun kepercayaan dan optimisme masyarakat," terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com