Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Beri Penjelasan Lengkap soal Dampak Vaksin Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 25/02/2021, 09:22 WIB
Devina Halim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad meminta pemerintah memberikan informasi yang lengkap terkait vaksinasi Covid-19 kepada penyandang disabilitas, termasuk dampaknya.

"Perlu ada penjelasan, informasi yang lebih detail dan lebih masif kepada kami yang disabilitas ini supaya memang terkait dengan vaksin ini benar-benar bisa mendapatkan informasi seutuhnya," ungkap Bahrul dalam acara diskusi daring, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, belum ada penjelasan dari pemerintah perihal efek samping dari vaksinasi Covid-19 bagi kelompok difabel.

Hal itu tak dimungkiri menimbulkan kekhawatiran para penyandang disabilitas untuk menerima vaksin tersebut.

Padahal, kata Bahrul, penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi sehingga perlu mendapat perhatian.

Sebagai contoh, Bahrul yang merupakan penderita cerebral palsy menceritakan pengalamannya ketika dirawat di rumah sakit. Ketika diinfus, tangan Bahrul kemudian menjadi kejang sehingga infusnya diganti.

Baca juga: Staf Khusus Presiden Apresiasi Rencana Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi ASN

"Harapan kami, rekomendasi adalah memperbaiki sistem informasi terkait dengan Covid dan vaksin itu sendiri," ujarnya.

Saat ini, vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sedang berlangsung secara bertahap. Tahap pertama yang mengikuti vaksinasi adalah para tenaga kesehatan.

Kini, pemberian vaksin memasuki tahap kedua yang menyasar petugas publik dan warga lanjut usia (lansia).

Kemudian, penerima vaksin untuk tahap berikut ya adalah masyarakat rentan di wilayah rentan yang akan dimulai pada April 2021.

Adapun total sasaran vaksinasi adalah 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com