Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Pandemi Covid-19 Bisa Bawa Dampak Positif bagi Inovasi

Kompas.com - 20/02/2021, 10:54 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai pandemi Covid-19 juga bisa memberikan dampak positif bagi dunia inovasi nasional.

Hal itu ia ungkapkan melihat produk inovasi berkaitan dengan alat kesehatan yang dibuat oleh akademisi dan peneliti dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

"Ini suatu karya monumental. Artinya UNS sudah berhasil mengambil segi positif dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia," kata Muhadjir dilansir dari keterangan tertulis, Sabtu (20/2/2021).

"Saya yakin kalau seandainya tidak ada Covid-19 belum tentu teman-teman UNS sesemangat ini membikin inovasi," ucap dia.

Baca juga: Satgas Covid-19 Targetkan Indonesia Bebas Pandemi pada 17 Agustus, Ini Langkahnya

Adapun beberapa produk inovasi yang dibuat yakni robot perawat, kursi roda elektrik dengan kemudi, alat pelindung diri, ventilator, terapi plasmapheresis, dan obat herbal curcuma pro untuk meningkatkan imunitas.

Menurut Muhadjir, beberapa produk inovasi sudah layak untuk diproduksi masal seperti robot perawat, kursi roda elektrik, dan alat pelindung diri.

"Sudah sangat bagus. Itu bisa langsung menjalin dengan produsen pabrik. Sehingga bisa diproduksi secara massal. Dan untuk izin produksi izin edar bisa direkomendasikan," ujar dia.

Sementara, beberapa produk inovasi seperti mesin ventilator, terapi plasmapheresis, masih memerlukan uji klinis sampai memenuhi standar untuk bisa diproduksi secara massal.

Baca juga: Satgas Covid-19 Targetkan 17 Agustus Pandemi Selesai, IDI: Perbanyaklah Vaksin

Ia mengatakan, saat ini tugas pemerintah adalah mendorong akademisi dan peneliti dari perguruan tinggi untuk terus berinovasi.

"Kita harus mendorong teman-teman dosen perguruan tinggi untuk terus melakukan riset pengembangan inovasi," ujar Muhadjir.

"Dan kita punya tanggung jawab untuk memastikan karya-karya itu bisa diadopsi oleh pasar, oleh masyarakat. Kita juga harus ada proteksi agar industri dalam negeri harus diutamakan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com