Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Testing Covid-19 Berkurang Drastis, Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi

Kompas.com - 19/02/2021, 14:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengenai penurunan kasus positif bersamaan dengan jumlah testing yang berkurang.

Menurut dia, pemerintah harus segera menindaklanjuti adanya laporan tersebut dan tetap konsisten berkomitmen memenuhi target testing Covid-19.

"Meminta pemerintah menjadikan laporan Satgas Penanganan Covid-19 untuk tetap ditindaklanjuti segera dengan mengevaluasi hal tersebut dan konsisten serta berkomitmen memenuhi target testing Covid-19 setiap harinya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Jumlah Tes Covid-19 Turun Drastis, Epidemiolog: Sistem Pelaporan Data Sangat Buruk

Ia menilai, target testing harus dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai standar World Health Organization (WHO).

Bambang menuturkan, dibutuhkan konsistensi dalam upaya penanganan kasus Covid-19, sehingga dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga meminta pemerintah menggiatkan upaya 3T yaitu testing, tracing dan treatment secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.

"Khususnya di wilayah-wilayah yang saat ini berada di zona merah Covid-19 dan daerah yang mengalami peningkatan kasus paling banyak seperti di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Banten," tuturnya.

Baca juga: Menurunnya Testing Covid-19 dan Target Jokowi Kuatkan 3T yang Seolah Hanya Wacana...

Di samping itu, Bambang mengingatkan agar pemerintah terus menyampaikan kepada masyarakat soal pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

Berikutnya, dia meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah tidak boleh lengah dengan data kasus Covid-19 yang mengalami penurunan tersebut.

"Tetap fokus melakukan upaya penanganan 3T, pendisiplinan penerapan protokol 3M dan upaya mengampanyekan penguatan imun tubuh dengan olahraga yang cukup dan makan bergizi," ucapnya.

Bambang juga meminta pemerintah daerah (pemda) bersama Satgas Penanganan Covid-19 segera membenahi penanganan Covid-19 dan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

Hal tersebut, dinilai dapat membuat penanganan terlaksana dengan lebih baik dan efisien.

Baca juga: Jumlah Testing Covid-19 Turun, Menkes Sebut Efek Libur Panjang

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui, salah satu akibat penurunan kasus positif Covid-19 dikarenakan penurunan jumlah testing di masyarakat.

Wiku mengakui bahwa pada pekan ini angka testing merosot tajam.

"Seperti yang kita ketahui di minggu ini terjadi penurunan testing yang cukup drastis, bahkan mematahkan rekor ketercapaian target WHO selama 5 minggu berturut-turut sejak minggu ke-2 Januari," ujarnya dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/2/2021).

Dari catatan tersebut, kata Wiku, terbukti bahwa jumlah testing sangat memepengaruhi besar kecilnya penambahan kasus Covid-19.

Oleh karenanya, ia meminta agar upaya testing, tracing, dan treatment (3T) terus ditingkatkan untuk menekan angka penularan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com