100 Perkara Sengketa Pilkada 2020 Kandas di MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 100 perkara sengketa Pilkada 2020 sejak 15-17 Februari.

Berdasarkan data yang dibagikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, 100 perkara tersebut tidak akan berlanjut ke tahap pembuktian.

"Jumlah perkara yang diregister MK 132 perkara. Putusan yang dibacakan MK Senin-Rabu 15-17 Februari 2021 ada 100 perkara," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (17/2/2021) malam.

Baca juga: Permohonan Sengketa Pilkada Ditolak MK, Rahayu Sarawati Belum Tentukan Sikap

Jika dirinci, sebanyak 90 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur, dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili.

Jumlah perkara yang teregistrasi di MK tercatat ada 132 perkara. Dengan demikian, ada 32 perkara yang akan lanjut ke tahap pembuktian.

Adapun sidang tahapan pembuktian akan dimulai pada 19 Februari hingga 5 Maret 2021. Kemudian, pada 8 hingga 18 Maret akan diadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Sementara itu, proses persidangan akan kembali dilakukan pada 19 Maret hingga 24 Maret dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan.

Baca juga: Terima Salinan Putusan MK, KPU Tangsel Bahas Waktu Penetapan Paslon Terpilih

Pemerintah pun berencana melantik kepala daerah terpilih di 170 daerah pelaksana Pilkada 2020 pada 26 Februari 2021.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) Akmal Malik dalam konferensi persnya, Rabu (17/2/2021).

"Yang akan dilantik Februari ini adalah yang 122 yang tidak ada sengketa. Ditambah dengan jumlah yang hari ini kita akan ketahui jumlahnya, yang ditolak sengketanya oleh MK kami memperkirakan ada kurang lebih jumlah 50," kata Akmal.

"Jadi demikian ada kurang lebih 170-an yang akan kita lantik akhir Februari ini," ujar dia.