Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan Minta Pemerintah Terus Edukasi Manfaat Vaksin Covid-19 kepada Masyarakat

Kompas.com - 11/02/2021, 13:22 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, pemerintah diharapkan terus memberikan edukasi dan sosialisasi vaksin Covid-19 kepada masyarakat

“Pemerintah perlu memberikan informasi bahwa vaksin yang digunakan aman, bermanfaat, dan halal,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

Adanya edukasi vaksin itu, kata Puan, merupakan bentuk ikhtiar untuk membangun harapan di tengah kondisi tidak pasti pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi Indonesia.

“Dengan vaksin Covid-19, kita punya harapan untuk melawan pandemi yang telah terjadi lebih dari sepuluh bulan,” ujarnya.

Baca juga: Heboh Insiden Matikan Mikrofon, Puan Maharani Ungkap Alasannya kepada Boy William

Hal tersebut diucapkan Puan saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Selain itu, Puan menuturkan, DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar dapat berjalan tepat manfaat dan sasaran.

“Oleh karena itu, perlu ada perhatian dan komitmen bersama sebagai anggota DPR, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tuturnya.

Beberapa fungsi itu, kata Puan, berperan untuk mengoptimalkan upaya, kebijakan, dan program pemerintah maupun negara dalam membangun daya tahan nasional, baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

Baca juga: Terima Bintang Mahaputera, Puan Maharani: Ini Amanah untuk Mengabdi

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19 bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerima 11 juta vaksin dari Sinovac, perusahaan asal Tiongkok, yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (2/2/2021).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi menjelaskan, dari 11 juta vaksin tersebut, 10 juta di antaranya berupa bulk atau bahan baku dan 1 juta lainnya dalam bentuk overfill.

“Dengan adanya tambahan 11 juta vaksin tersebut, total sudah terdapat 28 juta vaksin di Indonesia, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Selanjutnya, bahan baku tersebut akan digunakan oleh Bio Farma untuk memproduksi vaksin Covid-19,” paparnya.

Baca juga: Puan Maharani Akan Dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com