Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski PPKM Mampu Perlambat Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Satgas Minta Jangan Cepat Senang

Kompas.com - 10/02/2021, 20:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, empat pekan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berhasil memperlambat laju kasus aktif Covid-19.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa perlambatan laju kasus aktif ini perlu dijaga agar tidak kembali mengalami kenaikan.

"Maka jangan cepat senang, kita di sini sudah berhasil mengerem kenaikan kasus aktif selama empat pekan pelaksanaan PPKM," ujar Dewi dalam talkshow daring yang ditayangkan YouTube BNPB, Rabu (10/2/2021)

"(Kondisi) ini harus tetap dilanjutkan sebab kita ingin melihat kasus aktif bukan bertambah, tetapi menurun di pekan selanjutnya lagi," kata dia.

Baca juga: 4 Harapan Anies dalam Penerapan PPKM Berbasis Mikro

Dewi lantas menjelaskan indikator dari keberhasilan memperlambat laju kasus aktif Covid-19.

Dia menarik data pada pekan ketiga Januari 2021 yang mana bertepatan dengan pekan pertama pelaksanaan PPKM tahap I.

"Pada pekan ketiga Januari, ada penambahan kasus aktif tertinggi yang pernah ada di Indonesia. Di mana dalam waktu sepekan, ada penambahan kasus aktif sekitar 22.000," ujar Dewi.

"Kemudian dilaksanakanlah PPKM tahap awal. Selanjutnya penambahan kasus aktif menurun tapi masih agak tinggi, sepekan masih 17.000 kasus aktif," kata dia.

Baca juga: PPKM Mikro Hari Kedua, Camat dan Lurah Mulai Sosialisasi ke Pengurus RT/RW

Memasuki peka ketiga pelaksanaan PPKM atau pekan pertama dari PPKM tahap II, kasus aktif turun hingga tercatat ada 12.000.

Pada pekan keempat PPKM atau pekan kedua PPKM tahap II, dalam sepekan hanya tercatat 1.000 kasus aktif.

"Jadi intinya, kalau bisa, mari kita lanjutkan usaha kita. Kalau bisa kasus aktif turun ke minus agar angkanya bukan penambahan kasus aktif tetapi jumlah yang sakit lebih sedikit dari jumlah pasien yang sembuh," papar Dewi.

Baca juga: PPKM Skala Mikro, Ganjar Minta Setiap Desa Punya Tempat Isolasi Mandiri Terpusat

Sebelumnya, Dewi menjelaskan alasan PPKM harus diperpanjang.

Menurut dia, jika hanya diterapkan selama dua pekan, hasil dari PPKM belum dapat terlihat.

"Kalau baru dua pekan, kita belum bisa melihat hasil apapun. Itulah sebabnya kita harus memperpanjang PPKM. Tidak bisa hanya diselesaikan dalam waktu dua pekan," ujar Dewi.

"Minimal dibutuhkan waktu empat pekan supaya kita bisa melihat hasilnya," kata Dewi.

Dia pun menyebut, pada dasarnya PPKM memiliki satu fungsi, yakni melakukan rem terhadap kasus Covid-19, sehingga nantinya jumlah kasus aktif semakin berkurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com