Jokowi Sebut Rangkaian Program Bantuan untuk Media Masih Berlaku hingga Juni 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021, Selasa (9/2/2021).

Salah satunya tentang masa sulit yang dihadapi industri media sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Kita semua tahu persoalan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk Indonesia," ujar Jokowi di Istana Negara yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah," ucap Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi Sebut 5.000 Awak Media Divaksinasi Covid-19 Mulai Akhir Februari

Oleh karenanya, kata Jokowi, pemerintah berusaha meringankan beban industri media.

Salah satunya dengan memasukkan pajak penghasilan (PPH) bagi awak media ke dalam daftar pajak yang dibayarkan oleh pemerintah.

"Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku hingga Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," kata Jokowi.

"Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPH badan. Kemudian pembebasan PPH dua impor dan percepatan restitusi dan insentif yang juga berkaku hingga Juni 2021," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Salah Satu Belanja Besar Pemerintah adalah Vaksin Covid-19

Selain itu, ada pula kebijakan pembebasan abonemen listrik bagi badan usaha media.

Menurut Jokowi, sejumlah keringanan dan bantuan untuk industri media memang jumlahnya tidak seberapa.

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara memiliki beban viskal yang berat.

"Perlu saya sampaikan beban fiskal pemerintah berada pada posisi yang sangat berat. Untuk menangani kesehatan masyarakat dan juga berat untuk menggerakkan perekonomian tatkala sektor swatsa alami perlambatan yang signifikan," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pers jadi Ruang Diskusi dan Kritik agar Penanganan Pandemi Lebih Baik