Kompas.com - 09/02/2021, 12:03 WIB
Akta kelahiran. Dok. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil JakartaAkta kelahiran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut ada 5 juta anak yang belum memiliki akta kelahiran. Saat ini, jumlah anak tercatat ada sebanyak 84,4 juta.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian PPPA Endah Sri Rejeki mengatakan, berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sudah 93 persen anak Indonesia mempunyai akta kelahiran.

"Berarti sekitar 6 persen anak-anak Indonesia yang masih belum punya (akta kelahiran). Kalau jumlah anak-anak Indonesia 80 juta sekian, berarti masih ada 5 juta sekian anak yang tidak punya akta," ujar Endah, dalam rapat koordinasi akta kelahiran anak secara virtual, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Endah mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran masih tinggi.

Antara lain, sulitnya kondisi geografis sehingga tidak terjangkau pelayanan.

Termasuk juga terkait akses internet apabila pelayanan dilakukan secara daring sehingga masyarakat kesulitan mendaftar.

"Kemudian lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh dari masyarakat. Mungkin ada faktor budaya dan sosial, adat istiadat setempat. Mungkin juga masih kurangnya pemahaman masyarakat punya akta kelahiran itu. Ini masih jadi PR kita semua," kata dia.

Baca juga: Cara Mengurus Akta Kelahiran saat Pelaksanaan PSBB Jakarta

Selain itu, kata dia, ada beberapa temuan di daerah bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memahami pentingnya akta kelahiran, tetapi terkendala status perkawinannya.

Hal itu pun membuat masyarakat enggan mengurus akta kelahiran.

Termasuk juga informasi terkait fungsi dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang belum banyak diketahui masyarakat.

Endah juga mengungkap akan ada banyak risiko yang berpotensi terjadi anak apabila tidak memiliki akta kelahiran.

"Karena itu kita memang harus bersama-sama terus berupaya untuk memenuhi hak anak atas akta kelahiran," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X