Epidemiolog Nilai Pelonggaran di PPKM Mikro Berlawanan dengan Arahan Jokowi

Kompas.com - 09/02/2021, 12:04 WIB
Pasar Lama Kota Tangerang sepi dari pedagang dan masyarakat umum karena penerapan PPKM, Selasa (12/1/2021) malam. (KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALPasar Lama Kota Tangerang sepi dari pedagang dan masyarakat umum karena penerapan PPKM, Selasa (12/1/2021) malam. (KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, pelonggaran aturan di dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, kontradiktif dengan arahan presiden Joko Widodo.

Dicky menyoroti aturan terkait pusat perbelanjaan dan tempat makan wajib tutup pukul 21.00. Sebelumnya, pada PPKM jilid 2 pusat perbelanjaan dan tempat makan wajib tutup pukul 20.00.

"Aktivitas masyarakat umumnya dilonggarkan, ini kontradiktif. Harusnya kalau mau mengikuti arahan Presiden ya, dilakukan (seperti) PPKM tahap 2 ya sama, tapi ada penguatannya," kata Dicky saat dihubungi, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Airlangga Ungkap 4 Alasan PPKM Mikro Lebih Longgar

Dicky mengatakan, sinergi komunitas di level kelurahan dan desa dalam penanganan Covid-19 sudah cukup bagus.

Namun, hal tersebut akan menjadi lemah ketika aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak mendukung.

"Ini (komunitas dan aktivitas sosial dan ekonomi) tidak saling bersinergi artinya bisa saling melemahkan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dicky juga mengkritik alasan pemerintah melonggarkan PPKM berskala mikro karena bed occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit menurun.

Baca juga: Airlangga: PPKM Mikro Bertujuan untuk Tekan Kasus Positif dan Landaikan Kurva Covid-19

Ia mengatakan, tingkat keterisian rumah sakit menurun karena adanya penambahan kapasitas tempat tidur.

"Harus dicermati penurunan karena apa, karena kalau tadinya kapasitas 100, ditambah kapasitas 150. Ya, pasti turun. Tapi dari kapasitas 150 jadi naik, itu trennya tetap tinggi. Dan ini dapat dilihat dari angka kematian yang tetap tinggi," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Dicky mengatakan, hingga saat ini pandemi Covid-19 masih sangat mengkhawatirkan sehingga pelonggaran PPKM mikro tersebut tidak tepat.

"Jadi artinya, situasinya belum berubah, situasi masih sangat serius. Jadi belum ada dan belum tepat adanya pelonggaran," ucap dia.

Baca juga: Kemenkes Nilai PPKM Belum Berdampak Turunkan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali

Sebelumnya, Pemerintah menerapkan PPKM berskala mikro mulai 9-22 Februari 2020.

Untuk mengimplementasikan PPKM mikro, pemerintah mewajibkan semua daerah membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, posko dapat dipimpin oleh kepala desa/lurah dengan wakilnya petugas Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) atau tokoh masyarakat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X