Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Kasus Covid-19 di 2 Provinsi Turun Usai Nakes Dapat Vaksinasi

Kompas.com - 07/02/2021, 18:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, ada dua provinsi di Indonesia yang sudah menunjukkan penurunan kasus Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan.

Penurunan terjadi pascatenaga kesehatan mendapatkan vaksinasi antivirus corona.

"Jadi memang kita sudah melihat ada dua provinsi yang saya lihat sudah mulai menurun kasus konfirmasi positifnya di nakes," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Minggu (7/2/2021).

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Mekanismenya seperti Nakes

Provinsi yang dimaksud salah satunya adalah Jawa Tengah. Hal itu Budi ketahui berdasarkan data yang ia terima dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Budi pun mengakui bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling cepat dan agresif dalam memberikan vaksinasi Covid-19 terhadap para tenaga kesehatan.

"Dan benar teman-teman, ada data yang saya juga sudah di-share oleh Pak Ganjar, sesudah divaksinasi sudah mulai ada tren (Covid-19) turun. Saya juga sudah lihat satu lagi ada daerah seperti itu," terangnya.

Kendati demikian, kata Budi, pihaknya ingin melakukan pengecekan ulang terhadap data ini.

Baca juga: UPDATE 5 Februari: 120.725 Tenaga Kesehatan Sudah Dapat Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Kementerian Kesehatan ingin memastikan apakah tren penurunan Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan pascavaksinasi terjadi di seluruh provinsi.

"Tolong izinkan kita meneliti sedikit datanya karena ingin memastikan konsistensinya di provinsi lain," kata dia.

Adapun vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Vaksinasi pertama kali disuntikkan ke Presiden Joko Widodo.

Untuk tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di seluruh Tanah Air. Data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 900.000 dari 1,5 juta tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin.

Ditargetkan, vaksinasi Covid-19 menjangkau 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta jiwa dalam kurun waktu satu tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com