Kompas.com - 07/02/2021, 18:08 WIB
Ilustrasi korupsi KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi korupsi
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia ( LSI) menunjukkan, 58,3 persen responden menilai terjadi peningkatan korupsi dalam dua tahun terakhir.

Adapun survei ini dilakukan untuk menggali opini dari kelompok masyarakat yang potensial memiliki informasi dan pengalaman yang terkait isu ini.

LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada 17 Desember 2020 – 7 Januari 2021 dan kalangan pemuka opini (opinion makers) pada 20 Desember 2020 – 25 Januari 2021.

“Survei ini menemukan bahwa baik kalangan pelaku usaha maupun pemuka opini, mayoritas (masing-masing 58 persen) menilai bahwa korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (7/2/2021).

Sementara itu, sekitar 25,2 persen menilai tidak mengalami perubahan, dan 8,5 persen menilai ‘menurun’.

Baca juga: Kejari Kota Tangerang Sita Rp 900 juta dari Tersangka Korupsi Pengadaan Jasa di RSUP dr. Sitanala

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Disisi lain, kata Djayadi, persepsi ini terjadi seiring dengan toleransi terhadap suap atau gratifikasi yang cukup tinggi.

Sekitar 23,4 persen menganggap wajar bahwa memberikan sesuatu misalnya uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan atau ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.

Sementara itu, cukup banyak pelaku usaha yang menilai positif praktik nepotisme. Selain itu, sekitar 21,1 persen menganggap bahwa nepotisme adalah tindakan yang normal, dan 13,6 persen menilainya sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar urusan.

Baca juga: Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

“Meskipun lebih banyak yang menilainya negatif (50.9 persen menganggap tidak etis, 10 persen menilai sebagai kejahatan), namun penilaian positif terhadap nepotisme cukup tinggi mengingat praktik tersebut merupakan praktik yang tergolong negative,” kata Djayadi.

Adapun populasi survei ini adalah seluruh pelaku usaha di Indonesia berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS 2016.

Sampel basis sebanyak 800 perusahaan dipilih secara acak (stratified random sampling) dari populasi tersebut dengan jumlah proporsional menurut wilayah dan skala usaha.

Untuk kebutuhan analisis, dilakukan penambahan sampel sebanyak 200 responden pada sub populasi skala usaha-menengah-besar (UMB); sehingga total sampel menjadi 1000 responden.

Responden adalah salah seorang pemilik atau pelaksana managemen usaha di perusahaan terpilih. Responden terpilih diwawancara lewat telepon.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X