Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LIPI: Tak Hanya Demokrat, Banyak Parpol di Indonesia Tak Punya Basis Ideologi yang Kuat

Kompas.com - 05/02/2021, 17:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan, saat ini banyak partai politik di Indonesia tidak memiliki basis ideologi yang kuat.

Hal tersebut diutarakannya untuk menanggapi persoalan yang tengah terjadi dalam tubuh Partai Demokrat perihal dugaan gerakan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sang ketua umum.

"Partai politik punya problem yang sangat pelik terkait dengan ikatan ideologi. Jadi ini tidak hanya dialami Demokrat, tapi banyak partai di Indonesia saat ini punya problem itu. Partai di Indonesia tidak punya basis ideologi yang kuat," kata Aisah dalam diskusi daring yang digelar PARA Syndicate bertajuk "Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana", Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Jadi Trending Topic, Berikut Sejarah Partai Demokrat...

Aisah menilai, tidak adanya ideologi yang kuat mengakibatkan terciptanya problem internal dalam parpol tersebut.

Sehingga, lanjutnya, parpol kemudian sangat mudah terpecah belah atau pecah kongsi, bahkan terjadi konflik.

"Ketika ada konflik, kemudian mudah sekali digoyang, terutama terkait kepemimpinan partai. Itu terbangun karena ikatan mereka, ikatan para anggota partai, tidak berbasis pada ideologi," jelasnya.

Menurut dia, saat ini partai politik dan anggotanya justru berbasis pada kepentingan pragmatis, dan bersifat personal.

Baca juga: Istana Tak Mau Balas Surat AHY, Politikus Demokrat: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?

Aisah mengambil contoh, mudahnya anggota keluarga yang kemudian masuk menjadi anggota partai pun menunjukkan adanya sifat personal dan kepentingan pragmatis dalam tubuh parpol.

"Jadi semua itu pada akhirnya punya kepentingan jangka pendek dan pragmatis. Orangtuanya menjadi Ketua Umum di partai tersebut. Kemudian anaknya masuk menjadi anggota parlemen dari partai itu, atau kemudian menduduki jabatan strategis dalam partai," terangnya.

Lebih lanjut, Aisah berpandangan bahwa ikatan ideologis agaknya menjadi pekerjaan rumah bagi setiap parpol di Indonesia.

Terbaru, kegaduhan politik terjadi dalam tubuh Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Baca juga: Politisi Demokrat Sayangkan Sikap Jokowi yang Tak Tanggapi Surat AHY

AHY mengatakan, salah satu mantan kader yang dimaksud sudah dipecat dari Partai Demokrat pada 9 tahun yang lalu karena terlibat kasus korupsi.

"Satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang keluar dari partai 3 tahun lalu," kata AHY dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Agus mengatakan, pelaku gerakan tersebut terdiri dari lima orang. Selain dua orang mantan kader di atas, AHY menyebut ada 1 kader aktif Partai Demokrat dan 1 kader Partai Demokrat yang sudah 6 tahun tidak aktif yang turut terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com