Ekonomi Masih Minus, Stafsus Presiden Sebut Sudah Mengarah Pulih

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menyebut, perekonomian Indonesia sudah mengarah pulih meski masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal ini Arif sampaikan dalam merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV tahun 2020 yang minus 2,19 persen.

Baca juga: Ratusan Penumpang Tes GeNose di Stasiun Tugu Yogyakarta, 6 Terindikasi Positif Covid-19

Menurut Arif, data ini telah menunjukkan perbaikan lantaran di kuartal II ekonomi minus 5,32 persen, dan di kuratal III minus 3,49 persen.

"Itu artinya pemerintah terus mendorong agar ekonomi kita pulih dalam waktu yang cepat baik dari sisi supply maupun demand," kata Arif melalui keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Arif mengatakan, kontraksi terjadi akibat dampak pandemi yang begitu besar menghantam perekonomian domestik dari sisi konsumsi dan investasi.

Baca juga: Ekonomi RI Minus 2,07 Persen, Pemerintah Dinilai Gagal Kendalikan Pandemi

Pandemi juga menggoyahkan perekonomian global yang berimbas pada turunnya kegiatan perdagangan internasional.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, pertumbuhan ekonomi Tanah Air masih relatif lebih baik.

Arif menyebut, pertumbuhan ekonomi di Singapura minus 5,8 persen, Amerika Serikat minus 3,5 persen, dan Uni Eropa minus 6,4 persen.

"BPS juga merilis bahwa sepanjang tahun 2020 yang lalu ekonomi RI tercatat terkontraksi minus 2,07 persen year on year, tetapi pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah masih tumbuh 1,94 persen," ujar Arif.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Israel Berhasil Turunkan Penularan dan Kematian

Ia yakin prospek ekonomi Indonesia tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Hal ini dipengaruhi faktor penanganan kesehatan yang lebih siap, dimulainya vaksinasi, hingga kembali bergeraknya konsumsi rumah tangga.

Selain itu, pemerintah telah menyediakan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang jumlahnya cukup besar mencapai Rp 619,83 triliun.

Dalam upaya ini, program padat karya menjadi sangat penting untuk dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Sektor investasi juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mengingat dalam waktu yang tidak terlalu lama aturan turunan dari UU Cipta Kerja akan segera disahkan," kata dia.