Rapat dengan Menkes, Wakil Ketua Komisi IX Protes Insentif Nakes Dipangkas hingga 50 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar mengkritik langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memangkas besaran nilai insentif tenaga kesehatan pada 2021.

Ansory mengatakan, semestinya pemerintah tidak memangkas insentif karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Dia (tenaga kesehatan) sudah merelakan nyawanya, merelakan waktunya memakai APD 24 jam, mereka sudah mengerahkan semuanya 24 jam, panas kami Pak di sini," kata Ansory dalam rapat kerja Komisi IX dengan Kemenristek dan Kemenkes, Rabu (3/2/2021).

"Korban ratusan bahkan ribuan nakes ini. Kok tega insentifnya dikurangi," sambungnya.

Baca juga: Ramai Insentif Nakes Covid-19 Dipotong 50 Persen, Ini Kata Kemenkeu

Ansory mengatakan, pihaknya ingin mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Komisi IX DPR untuk menjelaskan pemangkasan insentif tersebut.

Ia mengatakan, tujuan dari diberikannya insentif adalah untuk memberikan semangat bagi para tenaga kesehatan.

"Mereka merelakan nyawanya, merelakan semuanya untuk kesehatan kita semuanya. Tapi dikurangi insentifnya. Tolong jangan dikurangi itu insentif mereka itu. Harus dikembalikan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kritikan atas pemangkas besaran nilai insentif tersebut diterima dan akan kembali didiskusikan pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Simak Rinciannya

Ia mengatakan, anggaran Kemenkeu sudah pernah dibahas di DPR dan mendapatkan persetujuan.

"Jadi ide kita merealokasikan dari anggaran yang ada di Kemenkes atau kita juga nanti bisa mencari dari anggaran di luar Kementerian Kesehatan," kata Budi Sadikin.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengurangi besaran nilai insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan untuk tahun ini.

Besaran pemangkasan insentif tenaga kesehatan tersebut bahkan mencapai Rp 7,5 juta.

Adapun besaran nilai insentif tenaga kesehatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Insentif Tenaga Kesehatan RS Jambi Macet 7 Bulan, Jadi Temuan BPK

Surat itu diteken Menkeu Sri Mulyani Indrawati tertanggal 1 Februari 2021 menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/Menkes/62/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid-19.

Di dalam surat tersebut dirinci, untuk insentif dokter spesialis besarannya Rp 7,5 juta sementara untuk dokter peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta

Sementara itu, santunan kematian per orang sebesar Rp 300 juta.

Di dalam surat keputusan tersebut dijelaskan, satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui.

Untuk diketahui, tahun lalu, besaran insentif untuk dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta, bidan atau perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta.