Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Akan Pakai Pemindai Wajah bagi Warga yang Ambil Bansos Tunai

Kompas.com - 03/02/2021, 17:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan sistem pemindai wajah atau face recognition untuk warga yang akan mengambil bansos tunai (BST) di PT Pos.

Hal tersebut dimaksudkan agar petugas dapat mengetahui dengan mudah apakah warga yang bersangkutan sudah mengambil bagiannya atau belum.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, saat ini sistem tersebut tengah disiapkan PT Pos sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Tujuan kita pakai face recognition itu agar lebih memastikan, oh ini orangnya (penerima BST). Menurut kami itu bisa lebih memastikan orang yang menerimanya, buktinya ada," kata Asep, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: KPK Diminta Dalami Istilah Bina Lingkungan pada Kasus Bansos Covid-19

Selain itu, sistem tersebut juga digunakan untuk memudahkan pencatatan data penerima BST agar bisa langsung masuk ke dashboard data dan langsung diperbaharui.

Dengan demikian, petugas pun cukup mengunggah data di dashboard, sehingga keterangannya pun akan otomatis berubah apabila sudah diambil.

"Saat ini, jumlah penerima BST mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing keluarga mendapat Rp 300.000 setiap bulan melalui layanan bank Himbara atau PT Pos," kata dia.

Baca juga: Mensos Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima Bansos dan Dukcapil

Sementara itu, Ketua Satgas BST PT Pos, Haris Husein mengatakan, dengan menerapkan sistem tersebut, maka KPM BST tidak perlu lagi membawa KTP saat pencairan dana BST.

Hal tersebut karena data mereka telah terekam di dalam sistem .

"Mereka cukup scan wajahnya saja," kata Haris.

Menurut Haris, sistem pemindai wajah tersebut masih dalam proses hingga Februari. PT Pos, kata dia, masih dalam proses penyiapan infrastruktur.

"Kami masih berupaya untuk Februari ini, kalau tidak bisa minggu pertama, bisa minggu kedua, ketiga, atau keempat," kata dia.

Baca juga: Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com