Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Akan Pakai Pemindai Wajah bagi Warga yang Ambil Bansos Tunai

Kompas.com - 03/02/2021, 17:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan sistem pemindai wajah atau face recognition untuk warga yang akan mengambil bansos tunai (BST) di PT Pos.

Hal tersebut dimaksudkan agar petugas dapat mengetahui dengan mudah apakah warga yang bersangkutan sudah mengambil bagiannya atau belum.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, saat ini sistem tersebut tengah disiapkan PT Pos sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Tujuan kita pakai face recognition itu agar lebih memastikan, oh ini orangnya (penerima BST). Menurut kami itu bisa lebih memastikan orang yang menerimanya, buktinya ada," kata Asep, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: KPK Diminta Dalami Istilah Bina Lingkungan pada Kasus Bansos Covid-19

Selain itu, sistem tersebut juga digunakan untuk memudahkan pencatatan data penerima BST agar bisa langsung masuk ke dashboard data dan langsung diperbaharui.

Dengan demikian, petugas pun cukup mengunggah data di dashboard, sehingga keterangannya pun akan otomatis berubah apabila sudah diambil.

"Saat ini, jumlah penerima BST mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing keluarga mendapat Rp 300.000 setiap bulan melalui layanan bank Himbara atau PT Pos," kata dia.

Baca juga: Mensos Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima Bansos dan Dukcapil

Sementara itu, Ketua Satgas BST PT Pos, Haris Husein mengatakan, dengan menerapkan sistem tersebut, maka KPM BST tidak perlu lagi membawa KTP saat pencairan dana BST.

Hal tersebut karena data mereka telah terekam di dalam sistem .

"Mereka cukup scan wajahnya saja," kata Haris.

Menurut Haris, sistem pemindai wajah tersebut masih dalam proses hingga Februari. PT Pos, kata dia, masih dalam proses penyiapan infrastruktur.

"Kami masih berupaya untuk Februari ini, kalau tidak bisa minggu pertama, bisa minggu kedua, ketiga, atau keempat," kata dia.

Baca juga: Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Adapun PT Pos Indonesia mencatat sebanyak 96 persen yaitu 8,7 juta KPM BST telah mencairkan dana mereka hingga Senin (1/2/2021) malam.

Data awal yang diterima satgas, kata dia, bantuan sudah tersalur ke 8,7 juta KPM atau 100 persen.

Sementara data penerima telah bertambah menjadi 9.046.563 KPM sehingga yang tersalurkan atau 96 persen.

"Data penerima ini akan terus bertambah hingga mencapai 10 juta KPM sesuai target Kemensos. Sisanya kapan mencairkan ya tugas kita mendatangi mereka," ucap dia.

Data pada Rabu (3/2/2021) siang kemudian bertambah menjadi 9,2 juta penerima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com