Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Makar di Demokrat, AHY: Rasanya Tidak Mungkin Cara Tak Beradab Ini Dilakukan Pejabat Negara

Kompas.com - 01/02/2021, 18:13 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara dalam upaya dugaan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat.

Dari informasi yang diperoleh, AHY mengatakan, manuver politik tersebut didapatkan Partai Demokrat 10 hari yang lalu dari para saksi yang merupakan pimpinan dan kader Partai Demokrat dari pusat, daerah, hingga cabang.

Upaya tersebut diduga dilakukan oleh lima orang. Salah satunya adalah non-kader Partai Demokrat, dan menjadi pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

"Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh pejabat negara yang sangat kami hormati dan juga mendapatkan kepercayaan rakyat," papar AHY pada konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Baca juga: AHY Sebut Pelaku Gerakan Makar di Demokrat Ingin Selenggarakan KLB, Targetkan 360 Pemegang Suara

Namun demikian, AHY dan Partai Demokrat mengambil langkah tegas setelah mendapatkan keterangan dari setidaknya delapan orang saksi.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat," ujar dia.

AHY menerangkan bahwa para kader yang melapor tersebut diajak untuk mendukung penggantian Ketua Umum Partai Demokrat dengan paksa melalui pertemuan langsung dan sambungan telepon.

Dalam proses komunikasi itu, menurut AHY, upaya pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan yang bersangkutan sebagai calon presiden pada kontestasi Pemilu 2024.

Untuk menanggapi masalah tersebut, diketahui pagi tadi, AHY dan Partai Demokrat sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi sebagai upaya konfirmasi dan klarifikasi.

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Menolak Gerakan Mendongkel Kepemimpinan yang Sah

AHY juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menanggapi permasalahan ini.

Ia juga menyatakan bahwa masalah yang sedang terjadi itu akan membuat Partai Demokrat semakin kuat.

"Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini. Karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan tidak ada petai yang kuat tanpa cobaan yang berat," tegas AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com