Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kedai Kopi: 85,5 Persen Responden Nilai Kinerja KPK Sudah Baik

Kompas.com - 25/01/2021, 16:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Kedai Kopi menunjukkan 85,5 persen responden menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah baik.

Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo mengatakan, berdasarkan survei itu pula, nilai rata-rata kinerja KPK berada di angka 6,83 dari skala 1 sampai 10.

"Yang baik bilang 85,5 persen, rata ratanya 6,83," kata Kunto dalam peluncuran hasil survei yang disiarkan akun Youtube Survei KedaiKOPI, Senin (25/1/2021).

Hasil survei yang sama menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di angka 6,90.

Baca juga: Respons Pimpinan soal Survei Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK di Bawah Polri

Angka tersebut membuat KPK duduk di posisi tiga dalam daftar lembaga paling dipercaya publik berdasarkan survei Kedai Kopi, di bawah TNI (7,04) dan Presiden RI (6,98).

Menurut Kunto, tingginya penilaian publik terhadap KPK itu tak lepas dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada ujung tahun 2020 lalu.

Diketahui, KPK melakukan 4 OTT pada November-Desember 2020 di mana dua kasus di antaranya melibatkan menteri aktif yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Kunto mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK memang masih menjadi indikator keberhasilan lembaga antirasuah itu di mata publik.

Baca juga: Survei Charta Politika: TNI, Lembaga dengan Tingkat Kepercayaan Tertinggi

"Publik mempersepsi indikator keberhasilan KPK adalah kalau ada OTT. Sehingga ketika akhir tahun kemarin ada dua OTT besar, dan kemudian OTT itu mempengaruhi opini publik dan kepercayaan publik terhadap KPK," kata Kunto.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa alasan publik menganggap KPK berkinerja baik karena banyak koruptor yang tertangkap.

Sementara, alasan kinerja KPK dinilai belum baik salah satunya karena masih banyak korupsi dan masih ada koruptor yang belum ditangkap.

Adapun survei tersebut dilaksanakan pada 4-11 Januari 2021 dengan 2.000 orang responden. Survei itu memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,19 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com