Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Kompas.com - 18/01/2021, 17:41 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengatakan, sejak dibuka pada 1 November 2020, sudah adaa 1.090 jemaah Indonesia yang melaksanakan ibadah Umrah.

"Jumlah jemaah yang telah berangkat sampai tanggal 11 Januari 2021, 1.090 jemaah yang diberangkatkan oleh 112 PPIU. Selama menjalankan umroh jemaah wajib menerapkan prokes secara ketat," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (18/1/2021).

Yaqut mengatakan, setiap jemaah yang diberangkatkan ke Arab Saudi, wajib melakukan pemeriksaan Covid-19 sebelum berangkat dan saat tiba di Arab Saudi.

Baca juga: Update: Rekap Aturan Perjalanan Umrah dan Biaya Umrah Saat Ini

Hasilnya, kata Yaqut, terdapat 58 jemaah dari Indonesia terpapar Covid-19 sebelum berangkat dan 46 jemaah dinyatakan positif Covid-19 saat tiba di Arab Saudi.

"Untuk jemaah positif saat sebelum berangkat nanti Isolasi mandiri dan berangkatkan saat sudah negatif dan jemaah positif di Arab Saudi isolasi tempat menginap," ujarnya.

Di samping itu, Yaqut menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang berlakuk bagi jemaah umrah di antaranya, pembatasan usia jemaah 18-50 tahun.

Kemudian, jemaah pernah melakukan ibadah umrah lebih dari satu kali, pemeriksaan Covid-19 terhitung 27 jam sebelum keberangkatan dan tiba di Arab Saudi baik di Mekkah dan Madinah.

Baca juga: Larangan Penerbangan Arab Saudi Dicabut, Asosiasi Jadwalkan Umrah 16 Januari 2021

Selain itu, pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan jemaah umrah disuntik vaksin Covid-19.

"Karantina jemaah (jika positif Covid-19) dilakukan sebelum keberangkatan di hotel di Mekkah atau Madina saat kedatangan di Arab Saudi, di hotel tempat menginap, saat jemaah pulang di tanah air, di hotel atau rumah masing-masing," ucapnya.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan, verifikasi bukti pemeriksaan Covid-19 jemaah masih dilakukan secara manual sehingga validitasnya masih belum terjamin 100 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com