Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Abdul Muthalib, Dokter yang Suntikkan Vaksin Covid-19 untuk Jokowi

Kompas.com - 13/01/2021, 13:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19. Acara penyuntikan perdana vaksin Covid-19 berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Adapun dokter yang menyuntikkan vaksin covid-19 untuk Jokowi ialah Wakil Ketua Dokter Kepresidenan RI, dr. Abdul Muthalib.

Dokter kelahiran Jakarta, 3 Januari 1945 itu juga terdaftar sebagai staf divisi hematologi onkolgo medik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Baca juga: Cerita Dokter yang Suntikkan Vaksin Covid-19 untuk Jokowi, Sempat Gemetar di Awal

Dr. Abdul Muthalib merupakan dokter spesialis penyakit dalam, khususnya yang berkaitan dengan gangguan atau kelainan pada darah.

Sebelum penyuntikan, Abdul Muthalib menuturkan sempat merasa gugup lantaran harus menyuntikkan vaksin Covid-19 ke orang nomor satu di republik ini. Ia juga sempat merasa gemetaran.

"Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa (gugup). Tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya. Pada waktu menyuntikkannya tidak masalah. Tidak gemetaran lagi waktu menyuntiknnya. Pertamanya saja agak gemetaran," tutur Abdul Muthalib usai penyuntikan di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun seiring berjalannya waktu, Abdul Muthalib dapat mengendalikan rasa gugup yang sempat melanda sehingga ia sukses menyuntikkan vaksin ke Presiden Jokowi.

"Baik, lancar, enggak ada masalah. Bahkan tidak ada pendarahan sama sekali di bekas suntikannya (Presiden)," tutur Abdul Muthalib.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Terima Kasih untuk Dokter yang Suntikkan Vaksin Covid-19 Kepadanya

"Alhamdulillah saya berhasil menyuntik Bapak Presiden tanpa rasa sakit," kata Abdul Muthalib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com