Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Umumkan Hasil Seleksi Calon Anggota Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 08/01/2021, 08:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan Calon Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk periode masa jabatan 2021-2026.

Pengumuman itu disampaikan setelah panitia seleksi (pansel) menyampaikan hasil seleksi pada 15 Desember 2020.

"Setelah melalui proses panjang dan penuh kehati-hatian pada 15 Desember 2020 pansel telah menyampaikan hasil seleksi kepada Presiden," ujar Pratikno dikutip dari tayangan keterangan pers di kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (8/1/2021).

"Hasilnya, 14 nama calon anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan 10 nama calon Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pemerintah, unsur pemberi kerja dan unsur tokoh masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Dibuka, Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Minimal S1

Nama-nama tersebut merupakan calon pengganti dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 yang masa jabatannya akan berakhir pada 19 Februari 2021.

Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi akan memilih calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pemerintah.

"Sementara itu, untuk calon anggota Dewas dari unsur lain Presiden melalui surat nomor 51 / 12/2020 pada 29 Desember 2020 telah menyampaikan 10 nama dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat ke DPR," ungkapnya.

"Surat Presiden itu telah dicatat dan diterima Sekjen DPR pada 30 Desember 2020," lanjutnya.

Pihaknya berharap, DPR segera menindaklanjuti usulan Presiden dan segera memilih anggota Dewas BPJS untuk periode selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com