Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Motivasi Masyarakat untuk Disiplin Protokol Kesehatan Berkurang

Kompas.com - 06/01/2021, 12:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, motivasi masyarakat dalam mematuhi disiplin protokol kesehatan semakin berkurang. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah.

"Sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ini berkurang," ujar Jokowi dalam rapat terbatas penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Istana Kepresidenan, yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

"Karenanya, saya minta kepada para Gubernur agar menggencarkan kembali persoalan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan," lanjutnya menegaskan.

Baca juga: Jokowi Berharap Vaksinasi Covid-19 Beriringan dengan Disiplin Protokol Kesehatan

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan kondisi di Bangkok (Thailand), Tokyo (Jepang) dan London (Inggris) yang saat ini kembali menerapkan kebijakan lockdown.

Penyebabnya, peningkatan kasus Covid-19 yang tajam. Sementara itu, menurut Jokowi, Indonesia perlu segera memulihkan kondisi ekonomi.

Jokowi menekankan bahwa hal itu tidak lepas dari bagaimana Indonesia bisa bekerja keras dalam rangka menghentikan penularan dan mengendalikan pandemi Covid-19.

"Kita harus betul-betul bekerja keras, kerja mati-matian agar 3T dan 3M itu betul-betul bisa kita lakukan di lapangan. Sekali lagi, di lapangan," tegas Jokowi.

Baca juga: Satgas Covid-19 Ungkap Masih Ada Daerah yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan virus corona belum mencapai 100 persen.

Protokol kesehatan yang dimaksud yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Selama 7 hari terakhir, terdapat 96 atau 19,35 persen dari 496 kabupaten/kota yang tidak patuh dalam memakai masker, yaitu memiliki tingkat kepatuhan kurang dari 60 persen," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Dimulai Pekan Depan, Satgas Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Tercatat, Papua menjadi provinsi yang memiliki daerah tidak patuh terbanyak. Ada 13 kabupaten/kota di Papua yang tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam memakai masker kurang dari 60 persen.

Kemudian, di Sumatera Utara terdapat 12 kabupaten/kota yang masyarakatnya tidak patuh patuh dalam memakai masker. Sementara, di Sumatera Barat ada 9 kabupaten/kota tidak patuh.

Lalu, di Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara ada 6 kabupaten/kota yang tingkat kepatuhan masyarakat dalam memakai masker masih rendah.

Terkait tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan, Wiku menyampaikan, selama 7 hari terakhir terdapat 108 (21,77 persen) dari 496 kabupaten/kota yang tidak patuh.

"Ini ditandai dengan tingkat kepatuhan kurang dari 60 persen," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com