Rekomendasi KPK soal Pengadaan Vaksin Covid-19: Tak Langsung Jumlah Besar dan Pastikan Efektivitasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pengadaan vaksin Covid-19.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menyarankan agar pembelian vaksin Covid-19 tidak langsung dalam jumlah besar.

"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar dan direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," kata Alex dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube KPK RI, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Menkes Optimistis Penyediaan Vaksin Covid-19 dari Sinovac Selesai 1-2 Minggu

Alex juga mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 sebaiknya mendapat pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, ia menekankan soal efektivitas vaksin yang mesti dipastikan terlebih dahulu. 

"Efektivitas vaksin tentu jadi perhatian dan pertimbangan pemerintah, percuma juga misalnya sudah deal 200 juta dosis tapi hasil ujinya belum pasti," ujar dia. 

Lebih lanjut, Alex merekomendasikan peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19.

Kemudian, ia menyarankan agar Kementerian Keuangan mempertegas sumber pendanaan untuk peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah.

Baca juga: Kantongi Izin dari BPOM, Bio Farma Akan Produksi 100 Juta Vaksin Covid-19

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia membutuhkan lebih dari 400 juta dosis vaksin dalam program vaksinasi Covid-19.

Jumlah ini diperuntukkan bagi 181 juta penduduk di Tanah Air.

"Yang diperlukan ada sekitar 426 juta dosis vaksin," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Budi merinci, dari total 269 juta penduduk Indonesia, 188 juta di antaranya berusia 18 tahun ke atas. Usia ini dipatok pemerintah sebagai batas usia minimal penerima vaksin.

Dari 188 juta penduduk itu, jika penduduk dengan komorbid atau penyakit penyerta berat, penduduk yang pernah terinfeksi Covid-19, hingga ibu hamil tidak dihitung, maka muncul angka 181 juta warga.

Baca juga: Satgas: Dalam 4 Bulan Terakhir, Angka Kematian akibat Covid-19 di Jawa Timur Tertinggi

Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta memperhatikan panduan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) untuk menyiapkan 15 persen vaksin cadangan, total vaksin yang diperlukan sekitar 426 juta dosis.

"Ini adalah jumlah yang sangat besar, untuk itu pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan kita bisa mengamankan jumlah ini," ujar Budi.

Sampai saat ini ada lima jalur pengadaaan vaksin yang ditempuh pemerintah. Empat di antaranya bersifat bilateral, satu bersifat multilateral.

Pengadaan vaksin secara bilateral itu misalnya kontrak pengadaan 125 juta dosis vaksin Sinovac.

Baca juga: BPOM Akan Bagikan Data Bersama Uji Klinis Vaksin Covid-19 dengan Turki

Budi menyebut, porsi ini bisa ditambah jika pemerintah membutuhkan lagi.

Kemudian, perjanjian pengadaan 100 juta dosis vaksin Novavax. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan meneken kerja sama pengadaan 100 juta dosis vaksin AstraZeneca.