Perkuat Industri Pertahanan Nasional, Prabowo Ingin Minimalisasi Ketergantungan Impor Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, Prabowo ingin meminimalisasi ketergantungan impor alat utama sistem senjata (alutsista).

Hal itu guna melakukan konsentrasi pengembangan industri pertahanan nasional.

"Sesuai perintah dan amanat yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo, supaya Kementerian Pertahanan juga fokus mengembangkan industri pertahanan nasional. Supaya, dalam jangka panjang ketergantungan Indonesia terhadap impor alutsista dapat diminimalisasi," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Prabowo Melawat ke Turki, Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan

Dalam upaya menguatkan industri pertahanan dalam negeri yang lebih mandiri, kata Dahnil, Prabowo selama ini telah aktif menjajaki kerja sama dengan berbagai negara produsen potensial.

Menurut Dahnil, Prabowo juga mengincar kerja sama dengan negara produsen yang mempunyai komitmen kuat terhadap realiasasi alih teknologi dengan industri pertahanan nasional.

Selain itu, lanjut Dahnil, Prabowo juga menginginkan adanya penguatan dari perusahaan-perusahaan pertahanan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Misalnya, PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan sejumlah perusahaan berplat merah lainnya.

Baca juga: Holding Industri Pertahanan Masih Dalam Tahap Konsolidasi

Hal ini bertujuan supaya penguatan industri pertahanan nasional benar-benar bisa berjalan maksimal.

Menurut Dahnil, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi produsen utama alutsista yang mampu memproduksi secara mandiri.

"Mulai dari produksi ranpur (kendaraan tempur), rantis (kendaraan taktis), peluru dan lain sebagainya," kata Dahnil.