Masih Jadi Ancaman, Penanganan Pandemi Covid-19 Tetap Jadi Prioritas Pemerintah Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pandemi Covid-19 setidaknya masih bakal menjadi ancaman besar hingga beberapa bulan pertama pada 2021.

Karena itu, Mahfud mengatakan penanganan pandemi Covid-19 tetap menjadi program utama pemerintah pada tahun depan.

"Itu tetap menjadi program utama pemerintah sebenarnya. Sekurang-kurangnya kuartal pertama tahun 2021 itu kita masih akan soal Covid-19, karena masih dianggap sebagai masalah yang sangat mengancam," ujar Mahfud dalam wawancara khusus bersama Kompas, dikutip Kompas.com, Sabtu (26/12/2020).

Ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat dan program daerah harus sinkron untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19. Secara khusus, strategi sinkronisasi program itu akan ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: UPDATE 26 Desember: 2.433 WNI Terjangkit Covid-19 di Luar Negeri

Namun, Mahfud mengatakan nantinya para kepala daerah yang baru dilantik akan dikumpulkan untuk diberikan arahan soal masalah yang dihadapi pemerintah pusat saat ini.

"Kami kumpulkan berdasarkan kelompok daerah, kadang kala dibawa ke Jakarta, kami beri tahu lah. Problem kita pada tahun 2021 itu kan sebenarnya masih Covid-19," ujarnya.

Mahfud pun yakin para kepala daerah hasil Pilkada 2020 bisa cepat menyesuaikan diri,  sehingga bisa segera bekerja.

Apalagi, menurutnya, protokol kesehatan berupa 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akhirnya bisa jadi budaya setelah ada pilkada.

"Umumnya mereka itu bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai pemda baru, biasanya tidak terlalu lama gamangnya. Kan sudah ada program, anggaran, dan pengawasnya," ujarnya.

Ke depan, kampanye protokol kesehatan memang yang ingin diutamakan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat.

Baca juga: Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Jakarta Sudah Ditambah, tapi Keterisian Masih Tinggi

Mahfud mengatakan, pembangunan ekonomi tak bisa dilakukan jika krisis kesehatan tak tertangani.

"Karena kami mau membangun ekonomi, kalau tidak sehat juga tidak bisa. Kalau Perpres Nomor 82/2020 itu kan memang visi protokol kesehatan, pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional itu harus sejalan," kata Mahfud.