Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Vaksinasi Covid-19 Belum Bisa Awal Tahun 2021

Kompas.com - 22/12/2020, 14:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat belum bisa dilakukan pada awal tahun 2021.

Hal tersebut disebabkan saat ini pemerintah masih menunggu emergency used authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk penggunaan vaksin tersebut.

"Untuk awal tahun sepertinya belum bisa (vaksinasi) karena kami masih menunggu emergency used authorization dari BPOM," ujar Muhadjir, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Selasa (22/12/2020).

Muhadjir mengatakan, proses vaksinasi Covid-19 pada 2021 mendatang masih terlihat remang-remang.

Walaupun vaksinasi diharapkan bisa dilakukan pada pertengahan tahun, tetapi Muhadjir menilai bahwa pertengahan tahun merupakan proyeksi moderat semata.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sudah Diedarkan, Pahami Efek Sampingnya

"Bisa jadi implementasi vaksinasi baru akan dilakukan akhir tahun depan atau mungkin dengan optimisme di awal tahun," kata dia.

Ia mengatakan, saat ini rencana vaksinasi vaksin Covid-19 masih berproses.

Izin resmi dari BPOM, kata dia, akan menentukan kapan dan bagaimana vaksinasi dapat dilakukan.

"Kalau ini (implementasi vaksinasi) nanti bisa berjalan, saya kira kita bisa mulai membenahi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kebudayaan yang selama pandemi ini terhambat," kata dia.

Adapun saat ini Indonesia masih menunggu uji klinis 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac dari China yang sudah datang pada Minggu (6/12/2020).

Proses vaksinasi dari vaksin Covid-19 sendiri telah dinyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Dorong Masyarakat Mau Divaksin Covid-19, IDI Bentuk Kawan Vaksin

Sementara itu, Kementerian Kesehatan sejauh ini telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi Covid-19.

Keenam vaksin tersebut adalah Bio Farma, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Oxford-AstraZeneca, dan Sinovac.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com