Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Boven Digoel Ditunda, KPU: Sampai Ada Putusan Tetap Sengketa Penganuliran Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 08/12/2020, 14:33 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel resmi ditunda dengan alasan keamanan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, penundaan itu dilakukan sampai ada keputusan hukum tetap dari sengketa penganuliran calon kepala daerah Boven Digoel, Yusak Yaluwo-Yakobus Yaremba.

"Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah kami nanti akan merapatkan kembali kemudian menentukan kelanjutannya kapan," kata Arief di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Ini Alasan Lengkap KPU Papua Soal Penundaan Pilkada Boven Digoel

Arief mengatakan, penyelesaian sengketa itu masih berjalan dan baru akan diputus sore nanti.

Senada dengan Arief, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengatakan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sampai ada putusan tetap.

Apabila sudah ada putusan, lanjut dia, baru bisa ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.

"Dan tentu dari aparat keamanan juga akan melakukan antisipasi termasuk di antaranya memperkuat pada saat pelaksanaan kalau memang manti potensi kekerasan atau konfliknya dianggap ada. Ini masih dinamis," ujar dia.

Baca juga: 5 Fakta Rumah Calon Bupati Boven Digoel Dibakar Massa, Diduga Terkait Pilkada, 2 Peleton Brimob Dikerahkan

Adapun, penganuliran pasangan calon kepala, Yusak Yaluwo-Yakobus Yaremba oleh KPU telah membuat terjadinya kericuhan pada 30 November 2020.

KPU pun resmi menunda pelaksanaan Pilkada Boven Digoel karena alasan keamanan.

"6 Desember 2020 KPU RI mengeluarkan surat keputusan dengan empat poin, nomor suratnya 1165 itu dikatakan bahwa sementara tahapannya masih dalam proses sengketa maka tahapannya menunggu hasil sengketa dulu, maka KPU mempertimbangkan penundaan, itu kesimpulan yang tertuang dari empat poin itu," ujar Ketua KPU Papua Theodorus Kossay, di Jayapura, Senin (7/12/2020).

Selain itu, Theodorus juga menyebut bila logistik Pilkada Boven Digoel pun belum siap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com