UPDATE: 581.550 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Izin Distribusi Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya. Hingga Senin (7/12/2020), pemerintah mencatat ada 581.550 kasus Covid-19 setelah ada penambahan sebanyak 5.754 kasus baru dalam 24 jam.

Kasus baru pasien konfirmasi positif Covid-19 tersebar di 32 provinsi. Dari data yang disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus tertinggi tercatat di DKI Jakarta yaitu sebanyak 1.446 kasus baru.

Selanjutnya, disusul Jawa Tengah dengan 594 kasus, Jawa Timur dengan 545 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 345 kasus.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 5.754 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Selain itu, Satgas juga melaporkan ada penambahan 127 kasus kematian akibat Covid-19. Maka, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 17.867 orang.

Kemudian, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 4.431 orang, sehingga jumlahnya menjadi 479.202 orang.

Secara kumulatif, jumlah spesimen yang telah diperiksa yaitu 6.059.415 spesimen dari 4.079.605 orang. Kasus Covid-19 telah berdampak 508 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Polemik izin vaksin

Harapan di tengah pandemi Covid-19 muncul dengan rencana vaksinasi pemerinth yang semakin dekat.

Namun, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terburu-buru mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang baru saja datang dari perusahaan bio farmasi asal Cina, Sinovac.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Vaksin Covid-19 Sinovac Belum Aman, Ini Penyebabnya

Saleh mengingatkan BPOM agar hati-hati dan melakukan penelitian mendalam terhadap vaksin sebelum bisa didistribusikan ke masyarakat.

"Masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Menurut dia, keamanan dan efektivitas vaksin tersebut harus betul-betul terjamin.

Bertalian dengan itu, Saleh meminta pemerintah menyiapkan skema distribusi vaksin dengan matang. Para calon penerima harus segera didata.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani: Harga Vaksin Covid-19 Harus Terjangkau

Hal lain seperti tempat penyimpanan (cold chain) dan tenaga kesehatan yang memberikan vaksin juga harus disiapkan.

"Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain," tutur dia.