Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 25 Persen Responden Toleran terhadap Praktik Suap dan Gratifikasi

Kompas.com - 06/12/2020, 20:04 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, ada 25 persen responden yang menilai praktik suap dan gratifikasi sebagai sesuatu yang wajar. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak selama 29 November-3 Desember 2020.

“Ada 25 persen masyarakat pada Desember 2020 ini yang toleran terhadap praktik-praktik suap dan gratifikasi,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Survei LSI: Masyarakat Melihat Korupsi Makin Parah

Sementara, sebanyak 67,9 persen responden tidak toleran terhadap praktik suap dan gratifikasi. Sisanya, sebesar 7 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Menilik hasil survei selama empat tahun belakangan, Djayadi menuturkan, jumlah responden yang toleran terhadap praktik suap dan gratifikasi tidak mengalami banyak perubahan.

Pada 2016, 30 persen responden menilai pemberian uang atau hadiah merupakan hal yang wajar.

Jumlahnya menurun pada 2017 menjadi 26 persen, kemudian meningkat menjadi 33,8 persen di 2019, hingga akhirnya menjadi 25 persen pada 2020.

“Secara mayoritas masyarakat kita, paling tidak di tingkatan persepsi, itu kurang atau tidak toleran terhadap suap dan gratifikasi, tapi yang toleran juga masih cukup banyak,” tuturnya.

Baca juga: Survei LSI: 39,6 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Sementara, untuk persepsi publik terhadap kolusi dan nepotisme, hasil survei menunjukkan 65 persen responden berpendapat tindakan itu adalah hal yang negatif.

Rinciannya, 17 persen responden menganggapnya sebagai sebuah kejahatan dan 48 persen menganggap tindakan itu tidak etis.

Sementara, 31 persen responden menilai tindakan itu bukan hal yang negatif. Dari jumlah itu, 19 persen orang menilai kolusi dan nepotisme adalah tindakan normal.

Sisanya sebesar 12 persen responden menganggapnya sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk memperlancar proses.

“Di satu sisi ada peningkatan intoleransi terhadap kolusi dan nepotisme, tapi pada saat yang sama toleransi terhadap nepotisme dan kolusi juga tidak mengalami penurunan,” ucap dia.

Baca juga: Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Adapun hasil survei bersumber dari dua survei nasional yang berbeda tetapi dilakukan dalam waktu bersamaan.

Masing-masing survei memiliki responden sebanyak 2.000 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan lewat sambungan telepon.

Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com