Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Wapres untuk Pimpinan MUI, soal Sikap Moderat hingga Ekonomi Syariah

Kompas.com - 27/11/2020, 12:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan tiga pesan kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025, saat acara penutupan Musyawarah Nasional X MU, di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Sebelumnya, Ma'ruf merupakan Ketua Umum MUI dan menjadi ketua umum nonaktif setelah terpilih menjadi Wakil Presiden.

"Saya selaku Wakil Presiden dan juga sebagai alumni pimpinan MUI benar-benar ingin menitipkan tiga hal yang saya nilai sangat penting," kata Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Pertama, Ma'ruf berharap agar MUI teguh dalam menjaga dan mendorong pengarusutamaan Islam Wasathiyah.

Hal tersebut mencakup cara berpikir, bersikap dan bertindak secara moderat (tawassuth), tidak berlebihan (ifrathi), tidak berlaku masa bodoh (tafrithi), tidak terlalu rigid (tasyaddudi), dan tidak terlalu longgar atau permisif (tasahuli).

"Komitmen untuk tetap menjadikan Islam Wasathiyah sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak harus tetap menjadi pedoman dalam setiap kiprah MUI di masa yang akan datang," kata Ma'ruf.

Baca juga: Ini Susunan Lengkap Dewan Pimpinan Harian MUI Periode 2020-2025

Kedua, Ma'ruf meminta MUI terus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan. Ia mengatakan, prinsip yang bisa dijadikan landasan upaya perbaikan tersebut adalah melakukan perbaikan kepada yang lebih baik secara terus menerus (continuous improvement). 

"Melalui upaya perbaikan secara berkelanjutan tersebut diharapkan MUI semakin lebih baik dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah)," kata dia.

Baca juga: Tutup Munas Ke-10 MUI, Wapres: Pemerintah dan Masyarakat Miliki Harapan Besar

Ketiga, Ma'ruf meminta agar MUI terus mendukung dan mengawal pengembangan ekonomi keuangan syariah di Tanah Air. Pasalnya, hal tersebut merupakan basis dan tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar umat.

"Dan telah menjadi bagian integral dari struktur perekonomian nasional," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Adapun dalam Munas MUI, Ma'ruf terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025.

Sementara, Ketua Umum MUI periode 2020-2025 kini diemban oleh K.H. Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com