Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Ombusman RI Usul Presiden Jokowi Ganti Menteri yang Tidak Kompeten

Kompas.com - 22/11/2020, 17:38 WIB
Devina Halim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengusulkan Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan mengganti menterinya yang tidak kompeten dalam menangani pandemi Covid-19.

“Saya melihat ini yang juga sangat penting bagi Presiden untuk dicermati. Sudahlah, waktu sudah pendek, kalau para pembantu presiden yang tidak kompeten, cenderung kontroversi, sebaiknya menurut saya di-reshuffle saja,” kata Alamsyah dalam diskusi daring bertajuk “Terimbas Kerumunan Rizieq”, Minggu (22/11/2020).

“Kita jangan buang waktu ya. Kalau enggak, kacau terus ini semua penyelenggaraan pelayanan,” sambung dia.

Hal itu ia sampaikan menanggapi adanya kerumunan yang terjadi belakangan ini, salah satunya yang melibatkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Di Jakarta, kerumunan awalnya terjadi saat penyambutan kedatangan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (10/11/2020). Bahkan, akses menuju bandara lumpuh.

Baca juga: Anggota Ombudsman RI Ingatkan Rizieq Shihab untuk Hati-hati Berbicara

Alamsyah pun menyinggung soal identifikasi terhadap potensi kerumunan massa saat penjemputan Rizieq.

“Teman-teman di kepolisian kan punya Intelkam, sudah bisa lihat. Tentunya harus segera menjadi feedback, kepada mulai dari Menko Polhukam segala macam, treatment-nya juga harus clear, bukan dengan menyatakan atau mengancam,” ujarnya.

Setelah itu, kerumunan kembali terjadi saat acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Ia berpendapat, kerumunan di Petamburan tersebut pun seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi.

Alamsyah mengatakan, pemerintah provinsi tidak dapat melakukan fungsi intelijen. Fungsi tersebut, katanya, dilakukan oleh instansi yang berada dalam wewenang pemerintah pusat.

Setelah informasi didapat, menurutnya, pemerintah pusat dan pemprov seharusnya berdiskusi perihal penanganannya.

“Begitu dapat kondisi (informasi atau prediksi soal kerumunan) seperti itu, ya duduk bareng bagaimana caranya kita menyelesaikan, siapa yang harus mempersuasi,” ucap Alamsyah.

Baca juga: Seputar Penertiban Poster Bergambar Rizieq Shihab, Tak Berizin hingga Alasan Keamanan

Ia pun melihat adanya faktor kelalaian dari pihak pemerintah karena menganggap remeh dan tidak melakukan mitigasi dengan baik terhadap kerumunan tersebut.

“Menurut saya lalai, dan lalai ini menurut saya karena terlalu menganggap enteng. Jadi dia kaget di akhir, harus kita akui sajalah, sekarang kaget di akhir, baru mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya salah berulang-ulang,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com