Luhut: Kita Menutup Mata Akan Banyaknya Kemajuan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, masyarakat Indonesia kerap menutup mata akan banyaknya kemajuan yang telah dicapai negara.

Hal ini ia sampaikan saat membahas tentang perpanjangan pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP) dari pemerintah Amerika Serikat ke pemerintah Tanah Air.

"Saya pikir kita menutup mata bahwa kita sebenarnya sudah melakukan banyak sekali kemajuan di sana-sini dengan leadership yang jelas, karena leadership itu menurut saya kata kunci," kata Luhut dalam diskusi daring yang digelar Selasa (17/11/2020).

Luhut mengatakan, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang mendapat perpanjangan fasilitas GSP dari pemerintah AS melalui United States Trade Representative (USTR).

Baca juga: Luhut Tolak Tawaran Bank Dunia untuk Bantu Sektor Kesehatan, tapi Minta untuk Rehabilitasi Mangrove

Bahkan, negara-negara Asia yang notabene dekat dengan AS seperti India, Thailand hingga Vietnam pun tak mendapat fasilitas ini.

Terkait hal ini, Luhut pun mengaku bersyukur. Menurut dia, Indonesia cukup dipertimbangkan di mata internasional.

"Tadi saya ketemu dengan direktur dari USTR, saya menyampaikan ucapan terima kasih dari Republik Indonesia. Kemudian dia katakan, kalian berhak mendapat itu karena apa yang kalian sajikan betul-betul dilakukan secara profesional," ujarnya.

Menurut Luhut, hal ini merupakan salah satu capaian penting. Namun, yang demikian justru kerap kali tak mendapat pengakuan dari negeri sendiri.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Kadang yang Mengaku Intelektual, Tidak Baca Sudah Komentar

"Saya kira pengakuan-pengakuan semacam ini kadang-kadang kita di dalam negeri nggak dapat. Tapi nggak apa-apa sih," katanya.

Luhut berharap, ke depan, pemberian fasilitas GSP dapat terus diperpanjang dengan angka yang lebih besar hingga USD 30 atau 60 miliar.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk mendukung program Presiden Joko Widodo dan pemerintah.

Ia mengklaim, program-program yang direncanakan pemerintah saat ini adalah untuk kemajuan Indonesia.

"Saya lihat Pak Presiden Jokowi ini melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keberanian yang menurut saya kenapa, karena beliau saya lihat tidak ada conflict of interest sepanjang yang saya lihat selama 6 tahun," kata Luhut.

Baca juga: Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

"Dan sepanjang saya berkawan dengan beliau saya lihat beliau tidak berubah dan komitmen beliau untuk membuat Indonesia bagus itu luar biasa. Dan itu diakui dari semua yang mendengar penjelasan kami mengenai ini semua," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan, per 30 Oktober 2020 pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) resmi memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia.

"Keputusan ini diambil setelah USTR melakukan review terhadap fasilitas GSP untuk Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun sejak bulan Maret 2018," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina

Retno menerangkan, GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP ini pada 1980.

Menurut Retno, terdapat 3.572 pos tarif yang mendapatkan pembebasan tarif melalui skema GSP. 3.572 pos tarif tersebut mencakup produk-produk manufaktur dan semimanufaktur, pertanian, perikanan dan industri primer.

"Daftar produk yang mendapatkan pembebasan tarif dapat dilihat pada Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS-US)," ujar dia