Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Diskriminatif Batasi Kerumunan

Kompas.com - 15/11/2020, 17:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Dicky Budiman mengemukakan hal itu untuk menanggapi penambahan kasus Covid-19 sebanyak lebih dari 5.000 per hari dalam dua hari terakhir, yaitu Jumat (13/11/2020) dan Sabtu kemarin.

Menurut dia, penambahan kasus yang mencapai rekor baru di Indonesia itu disebabkan antara lain karena masih banyaknya keramaian atau kerumunan orang di tengah pandemi.

Dia mengatakan, siapa saja, utamanya pemerintah, atau tokoh publik bertugas untuk mencegah keramaian massa. Dia berharap agar pemerintah benar-benar menyikapi secara serius kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Kapolri: Kerumunan Massa Tanpa Protokol Kesehatan Resahkan Masyarakat

"Pengendalian terhadap atau pembatasan terhadap keramaian massa itu juga tidak boleh tebang pilih. Harus tegas, jelas, harus siap. Tidak hanya melarang demo saja, dan lainnya, termasuk juga pilkada (pemilihan kepala daerah) itu dalam kategori keramaian ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Ia menyebutkan bahwa pilkada pun rawan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru. Dicky berpendapat, apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember mendatang, bisa menjadi bom bunuh diri lonjakan kasus.

Efek dari adanya pilkada jika tetap dilakukan, akan terlihat pada 2021 ketika kasus semakin bertambah banyak per hari.

"Kita akan mengalami puncak yang panjang. Artinya, cepat atau lambat akan terjadi kematian yang tinggi dan tidak terhindarkan," ujarnya.

Dicky melihat, keramaian di tengah pandemi tidak hanya terjadi belakangan yang menyebabkan lonjakan kasus hingga menembus angka 5.000 per hari.

Dia mengkhawatirkan pandemi di Indonesia akan berlangsung lama. Bahkan, ia menyebut hingga kini Indonesia belum selesai menghadapi gelombang pertama Covid-19.

Baca juga: 3 Kerumunan Terjadi Setelah Rizieq Shihab Pulang, Hanya Satu yang Diberi Sanksi

"Artinya gelombang pertama Covid di Indonesia ini belum selesai. Kurva kita terus meningkat. Kita masih jauh dari usai," terang Dicky.

Pada Sabtu kemarin, Indonesia melaporkan 5.272 kasus baru Covid-19, sehingga total kasus Covid-19 menjadi 463.007.

Tambahan kasus baru yang menembus angka 5.000 itu merupakan yang kedua setelah laporan harian tertinggi dikonfirmasi pada Jumat dengan 5.444 kasus.

Kenaikan kasus itu terjadi dua minggu setelah libur panjang pada akhir Oktober 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com