Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Pandemi di Desa, Ini yang Dilakukan Kemendes PDTT

Kompas.com - 11/11/2020, 07:41 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Malik Haramain mengatakan, Kementerian desa memiliki tiga program utama yang dilakukan terkait dengan penanganan Covid-19.

Adapun program tersebut, menurutnya, tidak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian/lembaga untuk ikut berperan dalam mencegah penularan di masa pandemi ini.

“Yang pertama dan paling utama kita sejak awal sudah membuat protokol kesehatan desa tanggap Covid-19,” ujar Malik dalam webinar bertajuk ‘cerdas dan kreatif dengan ubah laku’, Selasa (10/11/2020).

Dalam protokol tersebut, Malik mengatakan, Kementerian desa memiliki beberapa program, salah satunya yakni membuat relawan di masing-masing desa guna memberi edukasi dan sosialisasi bahaya Covid-19.

Baca juga: UI Kerja Sama dengan Kementerian Desa Riset Program Ketahanan Ekonomi

“Target kita setidaknya membuat kesadaran terhadap publik, kepada warga di desa tentang bahaya Covid-19, dan bagaimana cara mencegah contohnya physical distancing, pakai hand sanitizer, pakai masker dan sebagainya,” kata Malik.

Selain itu, Kemendes PDTT juga membuat kebijakan membuat posko di depan pintu gerbang desa.

Hal itu dilakukan guna mengecek masuk dan keluarnya warga di suatu desa.

“Ini penting karena banyak yang lalu-lalang ke desa enggak bisa dicek ini orang kena (Covid-19) atau enggak, Jadi kita siapkan satu desa minimal punya satu gerbang pintu masuk utama desa itu,” papar Malik.

Kemudian, program kedua yang dilakukan Kemendes PDTT yakni memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Program tersebut, kata Malik, juga merupaka instruksi presiden Joko Widodo untuk memberikan jaring pengaman sosial (JPS) disamping kementerian lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos).

“Dan bantuan ini sudah berjalan ke gelombang ke dua, gelombang pertama kami itu di bulan Mei, Juni, Juli, kemudian gelombang kedua ini masuk sampai desember,” ucap Malik.

Baca juga: Di Ungaran, Mendes PDTT Sempat Singgah di Warung Kaki Lima

“Ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa karena ini pertama kali program BLT dana desa yang Kementerian desa diminta urus itu, yang biasanya diurus Kemensos,” lanjut dia.

Selain itu, program ketiga yang juga dilakukan di desa yakni padat karya tunai desa (PKTD).

Program ini, menurut Malik merupakan program andalan di desa. Sebab, masyarakat desa dapat diberdayakan melalui program tersebut.

“Ini juga program andalan kami untuk dalam rangka merespon dan memanfaatkan bagaimana dana desa yang lebih dari Rp 71 triliun itu ikut berpartisipasi untuk mempertahankan ekonomi rakyat desa,” tutur Malik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com