Tangani Pandemi di Desa, Ini yang Dilakukan Kemendes PDTT

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Malik Haramain mengatakan, Kementerian desa memiliki tiga program utama yang dilakukan terkait dengan penanganan Covid-19.

Adapun program tersebut, menurutnya, tidak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian/lembaga untuk ikut berperan dalam mencegah penularan di masa pandemi ini.

“Yang pertama dan paling utama kita sejak awal sudah membuat protokol kesehatan desa tanggap Covid-19,” ujar Malik dalam webinar bertajuk ‘cerdas dan kreatif dengan ubah laku’, Selasa (10/11/2020).

Dalam protokol tersebut, Malik mengatakan, Kementerian desa memiliki beberapa program, salah satunya yakni membuat relawan di masing-masing desa guna memberi edukasi dan sosialisasi bahaya Covid-19.

“Target kita setidaknya membuat kesadaran terhadap publik, kepada warga di desa tentang bahaya Covid-19, dan bagaimana cara mencegah contohnya physical distancing, pakai hand sanitizer, pakai masker dan sebagainya,” kata Malik.

Selain itu, Kemendes PDTT juga membuat kebijakan membuat posko di depan pintu gerbang desa.

Hal itu dilakukan guna mengecek masuk dan keluarnya warga di suatu desa.

“Ini penting karena banyak yang lalu-lalang ke desa enggak bisa dicek ini orang kena (Covid-19) atau enggak, Jadi kita siapkan satu desa minimal punya satu gerbang pintu masuk utama desa itu,” papar Malik.

Kemudian, program kedua yang dilakukan Kemendes PDTT yakni memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Program tersebut, kata Malik, juga merupaka instruksi presiden Joko Widodo untuk memberikan jaring pengaman sosial (JPS) disamping kementerian lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos).

“Dan bantuan ini sudah berjalan ke gelombang ke dua, gelombang pertama kami itu di bulan Mei, Juni, Juli, kemudian gelombang kedua ini masuk sampai desember,” ucap Malik.

“Ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa karena ini pertama kali program BLT dana desa yang Kementerian desa diminta urus itu, yang biasanya diurus Kemensos,” lanjut dia.

Selain itu, program ketiga yang juga dilakukan di desa yakni padat karya tunai desa (PKTD).

Program ini, menurut Malik merupakan program andalan di desa. Sebab, masyarakat desa dapat diberdayakan melalui program tersebut.

“Ini juga program andalan kami untuk dalam rangka merespon dan memanfaatkan bagaimana dana desa yang lebih dari Rp 71 triliun itu ikut berpartisipasi untuk mempertahankan ekonomi rakyat desa,” tutur Malik.