Pemerintah Dinilai Belum Tempatkan Sektor Kesehatan Fokus Utama Penanganan Covid-19

Kompas.com - 06/11/2020, 12:39 WIB
Ilustrasi Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi Covid-19


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbakhul Hasan menilai, pemerintah belum menjadikan kesehatan sebagai fokus utama penanganan Covid-19.

Dalam pemaparannya, ia menyebutkan bahwa pemerintah menganggarkan biaya penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun dari total Rp 695,2 triliun biaya penanganan Covid-19.

"Dari porsi anggaran relatif kecil. Dari aspek serapan pun ini yang paling rendah dibanding dengan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 terutama di Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), itu yang paling rendah realisasinya," kata Misbakhul dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Padahal, kata dia, biaya penanganan Covid-19 itu sudah terjadi kenaikan sebesar 42 persen dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 695,2 triliun.

Namun nyatanya, Misbahkul menilai kenaikan anggaran penanganan Covid-19 itu tidak serta merta mampu menurunkan kurva keterpaparan Covid-19.

Seperti diketahui, rata-rata jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 hingga kini per harinya mencapai 3.000-4.000 orang per harinya.

Ia juga menyebut, realisasi dari anggaran PEN terhadap sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19 masih rendah yaitu sebesar Rp 21,92 Triliun.

"Artinya relatif kecil dibandingkan Perlindungan sosial, insentif usaha dan dukungan UMKM. Sepertinya masih banyak persoalan untuk penanganan kesehatan ini yang muncul. Kemenkes misalnya atau Satgas Covid ketika dapat anggaran belum bisa secara cepat merespon kebutuhan tenakes terutama di daerah," jelas Misbakhul.

Baca juga: Hingga 2 November, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru 52 Persen

Data itu dihimpun dan diolah FITRA berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Oktober 2020.

Rinciannya, klaster perlindungan sosial realisasinya sebesar Rp 157,03 triliun, Sektoral Kementerian Lembaga dan Pemda Rp 26,61 triliun, Insentif Usaha Rp 28,07 triliun, dan Dukungan UMKM Rp 81,85 triliun.

Kendati demikian, Misbakhul berpendapat bahwa realisasi program PEN mengalami akselerasi selama Agustus dan September 2020.

Akselerasi itu, jelasnya, didukung antara lain percepatan belanja penanganan Covid-19, percepatan program PEN lainnya, dan adanya program-program baru yang langsung segera direalisasikan seperti Bantuan Produktif UMKM dan Subsidi Gaji atau Upah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X